- Wakil Ketua Umum DPP Hanura Patrice Rio Capella mendesak Gibran mundur dari jabatan Wapres secara sukarela
- Pengunduran diri dinilai lebih terhormat dibanding proses impeachment yang menguras energi bangsa
- Desakan ini menguat pasca putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan keabsahan surat penyetaraan ijazah SMA luar negeri Gibran
WartaPurwakarta - Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella, secara terbuka mengimbau Gibran Rakabuming Raka agar secara sukarela melepaskan posisinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurut Rio, langkah tersebut merupakan pilihan yang jauh lebih bermartabat ketimbang harus melewati proses pemakzulan di parlemen.
Rio menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran akan menjaga kehormatan pribadinya sekaligus mengutamakan stabilitas nasional. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu, kata Rio, sebaiknya menunjukkan kebesaran jiwa dengan meninggalkan jabatannya tanpa perlu menunggu mekanisme impeachment bergulir.
"Lebih baik Gibran Mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Ini jauh ke ih lebih terhormat dan bermartabat daripada dimakzulkan yang akan menguras energi Bangsa ini," tegas Rio, di sela sela Agenda Konsolidasi Tim Task Force DPP Partai Hanura dengan DPD, DPC dan anggota Dewan Se-Provinsi Papua Selatan di Merauke pada Selasa, 10 November 2026.
Politikus Hanura itu juga meyakini bahwa masyarakat justru akan memberikan penghormatan yang besar apabila Gibran berani mengambil keputusan untuk mundur demi mengakhiri kegaduhan politik yang tengah berlangsung.
"Jika Mas Gibran memilih mundur secara ksatria demi menyelamatkan jalannya roda pemerintahan dan mendinginkan suhu politik nasional, sejarah akan mencatatnya sebagai seorang negarawan sejati. Ini akan membuktikan bahwa generasi muda berani bertanggung jawab, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan rela berkorban demi masa depan republik," jelas Rio.
Desakan agar Gibran menanggalkan jabatannya semakin menguat setelah Mahkamah Agung mengetukkan putusan kasasi perkara tata usaha negara Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam vonis tersebut, MA menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah SMA luar negeri atas nama Gibran, yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek pada 2019, tidak memiliki keabsahan secara hukum.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Putusan kasasi itu menjadi dasar bagi sejumlah pihak, termasuk Partai Hanura, untuk mempertanyakan kelayakan Gibran melanjutkan tugas sebagai orang nomor dua di pemerintahan.
Sumber: RMOL