Poin Penting
  • Partai harus menanggung verifikasi ijazah Gibran
  • UU Pemilu mengatur kewajiban partai pada Pasal 229 ayat (1) huruf g
  • KPU bertugas memeriksa keabsahan dokumen calon

WartaPurwakarta - Aktivis Forum Sipil Bersuara (Forsiber), Hamdi Putra, menegaskan bahwa partai-partai yang mendukung pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 wajib memberikan klarifikasi mengenai dokumen pendidikan calon tersebut. Menurut Hamda, perdebatan seputar surat penyetaraan, syarat akademik, serta pengecualian yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) tidak seharusnya menjadi beban eksklusif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menambahkan bahwa proses persetujuan, penetapan, dan pendaftaran pasangan calon berada di luar lingkup pemeriksaan yang sedang berlangsung.

Hamdi mengingatkan bahwa Undang‑Undang Pemilu, khususnya Pasal 229 ayat (1) huruf g, mewajibkan partai atau gabungan partai untuk melampirkan seluruh persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 227. Selanjutnya, Pasal 230 menegaskan bahwa verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen menjadi tugas KPU. “Pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa pencalonan melibatkan tanggung jawab pengusul dan pemeriksa,” ujarnya, dikutip pada Minggu 11 Oktober 2026.

Aktivis tersebut menuntut agar partai‑partai yang mengusung Gibran menjelaskan sumber dokumen pendidikan yang mereka terima, prosedur pemeriksaan yang dilakukan sebelum pendaftaran, serta dasar hukum yang dijadikan alasan bahwa Gibran memenuhi kualifikasi. “Persetujuan politik atas seorang calon harus disertai kesungguhan memastikan persyaratan jabatan yang akan diembannya,” tegas Hamdi.

Ia menekankan pentingnya penetapan tanggung jawab masing‑masing pihak secara tegas: Kemendikbud bertugas mengeluarkan surat penyetaraan dan menjelaskan dasar pengakuan pendidikan, sementara KPU mengatur mekanisme verifikasi pencalonan. “Kesalahan hukum maupun keterlibatan pribadi tetap harus dibuktikan melalui proses yang berwenang,” pungkasnya.

Sumber: RMOL