- PB PENA 98 meminta perbaikan tata kelola MBG dan KDMP
- Program 3 juta rumah, Sekolah Unggul Garuda, serta KNMP dinilai masih menjadi pekerjaan besar
- Tumpak menilai sejumlah kebijakan pendidikan dan kesehatan mendapat respons positif publik
WartaPurwakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Nasional Aktivis 98 (PB PENA 98) Tumpak Sidabutar menilai pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka perlu segera membenahi sejumlah program prioritas setelah memasuki dua tahun masa pemerintahan.
Menurut Tumpak, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi dua program yang membutuhkan perhatian mendesak dari pemerintah.
"Terbongkarnya kasus korupsi hingga bongkar pasang pimpinan BGN (Badan Gizi Nasional) dalam waktu singkat membuat dukungan publik menyusut,” kata Tumpak melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu 21 Oktober 2026.
Ia mengatakan masyarakat pada dasarnya masih memandang MBG sebagai program yang positif dan diperlukan. Namun, persoalan tata kelola serta sejumlah insiden keracunan harus ditangani secara sungguh-sungguh.
"Belum lagi KDMP yang belum berjalan maksimal," kata Tumpak.
Tumpak juga menyoroti agenda lain yang dinilai masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni pembangunan 3 juta rumah rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
"Rendahnya tingkat kepuasan publik harusnya membuat Prabowo segera mengambil kebijakan yang pro rakyat," kata Tumpak.
Ia menilai kebutuhan masyarakat saat ini mencakup kestabilan harga bahan pokok dan tersedianya kesempatan kerja. Hal itu juga berkaitan dengan janji pembukaan 19 juta lapangan kerja yang pernah disampaikan pada masa kampanye Pilpres 2024.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Terlebih pernah muncul janji penciptaan 19 juta lapangan kerja pada saat kampanye Pilpres 2024 lalu,” kata Tumpak.
Meski memberikan sejumlah catatan, Tumpak mengapresiasi capaian pemerintah dalam swasembada pangan, revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, pemeriksaan kesehatan gratis, serta Sekolah Rakyat.
“Kebijakan yang menyentuh bidang pendidikan dan kesehatan ini cenderung mendapat dukungan publik, sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” pungkas Tumpak.
Sumber: RMOL