Poin Penting
  • Yuri Kemal Fadlullah menegaskan prosedur pengisian jabatan Wakil Presiden harus mengikuti UUD 1945 dan UU MD3
  • Presiden memiliki hak mengusulkan dua nama calon, sementara MPR memilih satu dalam 60 hari
  • Penunjukan calon didasarkan pada pengalaman pemerintahan, bukan semata elektabilitas

WartaPurwakarta - Penjabat Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Yuri Kemal Fadlullah, menyampaikan pada Sabtu 14 November 2026 bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong harus dilaksanakan secara tertib, konstitusional, serta memberikan kepastian hukum.

Menurutnya, Pasal 8 ayat (2) Undang‑Undang Dasar 1945 mengatur bahwa bila jabatan Wakil Presiden kosong, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menggelar sidang paling lambat enam puluh hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diajukan Presiden. Aturan itu selanjutnya diuraikan dalam Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya mengenai kewenangan MPR dan tata cara pemilihan Wakil Presiden.

“Secara konstitusional, kewenangan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden berada pada Presiden, sedangkan kewenangan memilih salah satu di antaranya berada pada MPR. Pembagian kewenangan ini telah diatur secara jelas dan harus dihormati oleh seluruh pihak,” ujar Yuri.

Ia menambahkan, penjelasan pada Pasal 4 huruf e UU MD3 menyebutkan bahwa kedua calon harus berasal dari partai politik atau gabungan partai yang mengajukan pasangan Presiden‑Wakil Presiden dalam pemilihan umum sebelumnya. “Ketentuan ini tentu perlu diperhatikan dalam membaca keseluruhan konstruksi hukum pengisian jabatan Wakil Presiden,” kata Yuri.

Dalam konteks pemerintahan saat ini, Yuri menilai partai‑partai yang mendukung pasangan Prabowo Subianto‑Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 memiliki peran relevan untuk memberi masukan mengenai calon pengganti Wakil Presiden. Namun, ia menegaskan keputusan akhir mengenai dua nama yang akan diajukan tetap merupakan hak konstitusional Presiden Prabowo Subianto. “Kita harus menghormati kewenangan tersebut sebagai bagian dari sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh konstitusi kita,” tegasnya.

Yuri juga membedakan karakteristik pemilihan Wakil Presiden oleh MPR dengan pemilihan langsung melalui pemungutan suara. Ia menyatakan, “Kalau dalam pemilihan langsung faktor elektabilitas menjadi salah satu penentu utama, maka dalam pemilihan oleh MPR, pengalaman dalam pemerintahan, kapasitas kenegaraan, dan kemampuan menjaga kesinambungan pemerintahan patut menjadi pertimbangan penting.”

Menurutnya, jabatan Wakil Presiden tidak sekadar posisi politik, melainkan peran konstitusional yang strategis dalam membantu Presiden menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu, calon yang dipertimbangkan harus memiliki pemahaman mendalam tentang tata kelola pemerintahan, hubungan antarlembaga, serta tantangan nasional dan internasional yang dihadapi Indonesia.

Sumber: RMOL