- PC IMM Ciputat menyampaikan enam tuntutan evaluasi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang memasuki usia dua tahun
- Tuntutan mencakup evaluasi program MBG dan KDMP, realisasi 19 juta lapangan kerja, supremasi sipil, penanganan karhutla, hingga desakan pencopotan dua menteri
- IMM Ciputat mendesak Presiden Prabowo mencopot Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni
WartaPurwakarta - Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Ciputat melayangkan enam tuntutan evaluasi kepada pemerintahan Prabowo-Gibran seiring perjalanan dua tahun kepemimpinan tersebut. Tuntutan itu disampaikan sebagai tolok ukur antara janji-janji politik yang pernah diutarakan dan kebijakan yang telah berjalan di lapangan.
Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik PC IMM Ciputat, Samsul Hadi, menyebut momen dua tahun ini seyogianya dijadikan ruang refleksi kritis terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai belum memadai.
"Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk mengevaluasi janji dan realisasi kebijakan. Program MBG, KDMP, komitmen penciptaan 19 juta lapangan kerja, hingga penanganan karhutla harus dievaluasi secara serius. Penanganan karhutla juga perlu dimaksimalkan, termasuk mendorong penetapannya sebagai bencana nasional agar dampaknya terhadap masyarakat dapat ditangani secara lebih menyeluruh," ujar Samsul, dikutip Rabu, 21 Oktober 2026.
Pandangan serupa dikemukakan oleh Sekretaris Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik PC IMM Ciputat, Ahmad Mujahidin. Ia menekankan bahwa banyaknya program yang diluncurkan tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan pemerintahan apabila manfaatnya belum benar-benar dirasakan masyarakat.
"Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran harus menjadi titik evaluasi. Pemerintah tidak cukup hanya menghadirkan program dan janji politik, tetapi juga harus membuktikan bahwa seluruh program tersebut berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Ahmad.
Keenam tuntutan yang diajukan PC IMM Ciputat mencakup berbagai aspek kebijakan. Pertama, evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya tata kelola birokrasi dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran berat hingga menyebabkan keracunan pada anak sekolah diminta dikenai sanksi tegas, termasuk penghentian permanen sesuai ketentuan yang berlaku.
Kedua, audit terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang meliputi aspek legalitas, penggunaan anggaran, kelayakan lokasi, kesiapan operasional, serta dampak ekonominya bagi warga desa. Ketiga, pemerintah diminta mewujudkan komitmen penciptaan 19 juta lapangan kerja melalui kebijakan konkret yang mampu memperluas peluang kerja dan menjawab persoalan pengangguran secara nyata.
Keempat, penegakan supremasi sipil dengan memastikan pelaksanaan tugas TNI senantiasa berpijak pada mandat dan koridor perundang-undangan. Kelima, PC IMM Ciputat mendorong agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional, seraya menuntut keterbukaan data masyarakat terdampak, termasuk penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), serta penjatuhan sanksi kepada perusahaan yang terbukti terlibat.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Keenam, organisasi mahasiswa itu mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Pencopotan tersebut dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban politik atas carut-marut tata kelola agraria, pengaturan ruang, dan perizinan hak guna usaha (HGU) maupun hutan tanaman industri (HTI).
PC IMM Ciputat menegaskan bahwa pengawasan terhadap jalannya pemerintahan merupakan bagian dari peran mahasiswa dalam menjaga iklim demokrasi. Evaluasi atas kebijakan publik, menurut mereka, sekaligus menjadi instrumen untuk mendorong pemerintah bekerja secara transparan dan akuntabel.
Sumber: RMOL