- PDIP membuka dialog antar fraksi DPR tentang ijazah Gibran
- Sekjen Hasto Kristiyanto menyebut kasus sebagai pelanggaran etika dan pidana, mengutip MK No. 90/2023
- PKS menyiapkan komunikasi politik, menunggu masa sidang DPR
WartaPurwakarta - PDIP menyatakan kesiapannya mengundang fraksi-fraksi lain di DPR RI untuk membahas perdebatan seputar ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak sekadar melanggar norma etik, melainkan juga menyentuh ranah pidana karena memanfaatkan kekuasaan.
Dalam keterangan yang disampaikan pada Minggu (25/10/2026) di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, Hasto menanggapi pernyataan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berencana menjalin komunikasi dengan partai lain mengenai isu tersebut. Ia menambahkan, "Ya, kami membuka ruang untuk dialog. Karena bagaimanapun juga keputusan Mahkamah Konstitusi terang benderang mengingatkan kepada kita bahwa melalui keputusan MK Nomor 90 Tahun 2023 itu adalah upaya sengaja abuse of power."
Hasto juga menyampaikan bahwa PDIP telah mempertimbangkan masukan dari kalangan akademisi, khususnya para guru besar yang menilai kasus ijazah Gibran sebagai pelanggaran etik serius yang memberatkan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia berkata, "PDI Perjuangan juga mendengarkan masukan-masukan dari para guru besar yang juga sudah menyatakan sikapnya tentang pelanggaran etika yang sangat serius yang justru menjadi beban dari kepemimpinan Presiden Prabowo."
Menurutnya, pelanggaran etik dapat menurunkan legitimasi seorang pemimpin di mata publik. "Sehingha ke depan kita bisa mengharapkan bahwa ketika etika dilanggar, maka delegitimasi dari pemimpin itu sudah tidak lagi dimiliki di hadapan seluruh masyarakat Indonesia yang seharusnya menjadi landasan bagi seluruh kebijakan, sikap dari seorang pemimpin," ujarnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sementara itu, Sekjen PKS, Muhammad Kholid, menanggapi rencana PDIP dengan menyatakan bahwa DPP PKS telah menugaskan fraksi DPR-nya untuk terlebih dahulu membangun komunikasi politik dengan fraksi lain. Karena DPR masih berada dalam masa reses, PKS menunggu hingga sidang berikutnya untuk melanjutkan pembahasan. "DPP PKS menugaskan kepada Fraksi DPR RI untuk membangun komunikasi politik terlebih dahulu dengan fraksi-fraksi lain. Saat ini DPR RI masih reses, kita akan tunggu nanti saat masa sidang berikutnya," kata Kholid pada Rabu (20/10/2026).
Sumber: Pojok Satu