- PDIP tekankan tindak lanjut putusan MK
- Kader partai minta Gibran mengundurkan diri
- Keputusan resmi menanti arahan Puan Maharani dan Hasto Kristiyanto
WartaPurwakarta - PDIP menegaskan pentingnya menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyinggung persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengamat politik Nurul Fatta mencatat bahwa sejumlah anggota partai secara terbuka menekan agar putusan MK dijalankan, termasuk tokoh Dedy Sitorus. “PDIP posisinya yang jelas dari luar pagar, menekan keras terus‑menerus. Sebagai partai non‑koalisi, kader‑kadernya mendorong tindak lanjut putusan MK, seperti Dedy Sitorus. Pak Komarudin bahkan meminta Gibran mundur dari jabatannya,” ujarnya pada 16 Oktober 2026.
Menurut Nurul, dorongan tersebut dipengaruhi oleh hubungan politik PDIP dengan Presiden Joko Widodo, ayah Gibran, yang dinilai mengalami ketegangan mendalam. “Kita tahu, PDIP punya luka yang dalam sama Pak Jokowi, yang hampir susah disembuhkan. Makanya wajar sikapnya sangat bergairah sekali untuk menindaklanjuti putusan MK,” tambahnya.
Meskipun tekanan terus mengalir, arah kebijakan resmi partai masih menunggu keputusan dari pimpinan tertinggi, yakni Ketua DPP Puan Maharani dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. “Meskipun semua masih menunggu perintah petinggi‑petinggi partainya, seperti Puan dan Hasto,” tegas Nurul.
Di sisi lain, Ketua DPP PDIP Andreas Pareira menyarankan agar Gibran mengundurkan diri sebelum MK memutuskan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang terkait dengan kualifikasi pendidikan calon wakil presiden. Pada 7 Oktober 2026, Pareira menyatakan, “Saya malah berpikir ketika kasus ini masuk ke tahap pembuktian di MK sebaiknya mundur saja, supaya tidak dilanjutkan dan closed.” Ia menekankan bahwa putusan MK mencatat tidak ditemukan bukti bahwa Gibran telah menamatkan pendidikan setara SLTA, sehingga “lebih terhormat” jika ia mengundurkan diri sebelum proses hukum berlanjut.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sumber: Pojok Satu