Poin Penting
  • PDIP tekankan pelaksanaan putusan MK tentang pendidikan Gibran
  • Kader partai Dedy Sitorus dan Komarudin Watubun minta langkah konkret, termasuk pengunduran diri Gibran
  • Sikap partai masih menunggu arahan Ketua DPP Puan Maharani dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto

WartaPurwakarta - Pengamat politik Nurul Fatta menyatakan pada Jumat, 16 Oktober 2026, bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus menekan agar Mahkamah Konstitusi (MK) mengimplementasikan keputusan terkait persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebagai partai yang berada di luar pagar koalisi pemerintahan, PDIP mendorong kadernya untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

Beberapa anggota partai, antara lain Dedy Sitorus, menuntut langkah lanjutan yang lebih tegas, sementara Komarudin Watubun secara terbuka mengusulkan agar Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. “PDIP posisinya yang jelas dari luar pagar, menekan keras terus-menerus. Sebagai partai non‑koalisi, kader‑kadernya mendorong tindak lanjut putusan MK, seperti Dedy Sitorus. Pak Komarudin bahkan meminta Gibran mundur dari jabatannya,” ujar Nurul Fatta kepada RMOL.

Menurut Nurul, tekanan tersebut tidak lepas dari hubungan politik yang tegang antara PDIP dan Presiden Joko Widodo, ayah Gibran, yang menurutnya “memiliki luka yang dalam sama Pak Jokowi, yang hampir susah disembuhkan. Makanya wajar sikapnya sangat bergairah sekali untuk menindaklanjuti putusan MK.”

Namun, ia menambahkan bahwa posisi resmi partai masih bergantung pada keputusan pimpinan tertinggi, yakni Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. “Meskipun semua masih menunggu perintah petinggi‑petinggi partainya, seperti Puan dan Hasto,” tegasnya.

Sumber: RMOL