- PDIP minta Gibran mundur setelah MK periksa ijazah
- Komarudin tawarkan opsi resign atau pemakzulan DPR
- Amir Hamzah kritik PDIP belum aksi nyata
WartaPurwakarta - Kursi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan terkait persyaratan pendidikan bagi pencalonannya pada Pilpres 2024. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengeluarkan pernyataan yang menuntut Gibran mengundurkan diri, sementara beberapa pihak mengusulkan mekanisme pemakzulan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, pada Rabu 7 Oktober 2026, menyarankan agar Gibran mengakhiri jabatannya setelah kasus tersebut memasuki tahap pembuktian di MK. “Saya malah berpikir ketika kasus ini masuk ke tahap pembuktian di MK sebaiknya mundur saja, supaya tidak dilanjutkan dan closed,” ujarnya kepada wartawan. Andreas menambahkan, “Malu kita sebagai bangsa melihat kasus ini disidangkan di MK. Nah, sekarang terbukti, apakah mau menjalani tugas sebagai Wapres sambil ambil paket C? Kalau saya pikir, lebih baik mundur, lebih terhormat.”
Sehari kemudian, Komarudin Watubun, anggota Komisi II DPR yang juga merupakan kader PDIP, mengemukakan dua alternatif yang dapat diambil Gibran. “Kalau Pak Gibran merasa dia kan selalu bicara tentang taat kepada hukum, ketaatan dia kepada hukum yang bagus, MK sudah buka semua, ya mengundurkan diri itu lebih baik. Satu,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis 8 Oktober 2026. Komarudin menegaskan, “Kalau tidak, ya DPR harus yang menindaklanjuti (opsi pemakzulan, red).” Ia menambahkan, “Kan kemarin jelas putusan MK-nya. Mereka karena memprosesnya sudah melewati waktu, ini urusan lembaga lain. Lembaga lain yang dimaksud itu DPR, itu masuk urusan impeachment.” Selanjutnya, Komarudin menegaskan bahwa keputusan akhir tergantung pada DPR, “Tapi itu kan tergantung DPR,” dan menekankan pentingnya langkah tegas, “Kalau masih menjaga harkat dan martabat lembaga ini dalam menjaga etik dan moral berbangsa dan bernegara, ya harus ada tindak lanjut yang tegas.” Menanggapi pertanyaan tentang sikap resmi fraksi PDIP, ia mengakui bahwa pembahasan internal belum dilakukan, “Ah, itu belum, kita belum bahas ya.”
Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, pada Jumat 9 Oktober 2026, menilai PDIP perlu memperlihatkan keseriusan melalui aksi konkret di DPR, bukan sekadar seruan. “Kalau PDIP memang ingin mengambil sikap politik terhadap Gibran, harus ada langkah yang lebih nyata,” kata Amir. Ia pula mengingatkan, “Jangan hanya sekarang mengatakan mundur setelah persoalan menjadi besar,” dan menekankan perlunya dukungan politik yang terorganisir di parlemen bila partai menilai ada pelanggaran konstitusional.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Dengan tiga suara politik yang menyoroti opsi pengunduran diri maupun proses pemakzulan, dinamika seputar posisi Gibran di Istana Kepresidenan diperkirakan akan terus menjadi agenda utama lembaga legislatif dan partai politik dalam beberapa hari ke depan.
Sumber: Pojok Satu