- Djarot menilai banyak persoalan perlu dievaluasi setelah dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran
- Karhutla, tata kelola MBG, dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi sorotan
- PDIP mengkritik tingginya kasus korupsi serta pelemahan IHSG dan rupiah
WartaPurwakarta - Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meminta pemerintahan Prabowo-Gibran melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah persoalan selama dua tahun masa pemerintahan. Menurut dia, evaluasi tersebut harus berangkat dari kondisi nyata yang dihadapi masyarakat, bukan sekadar untuk menyenangkan penguasa.
“Ya, tepat di hari esok itu dua tahun ya sejak dilantiknya Pak Prabowo-Gibran ya, tentu dalam dua tahun ini ada banyak hal yang perlu kita evaluasi. Banyak banget ya,” kata Djarot kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026.
Salah satu masalah yang disoroti Djarot ialah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang meluas di sejumlah daerah. Ia menyebut dampaknya dirasakan makhluk hidup di berbagai wilayah, termasuk Sumatra, Kalimantan, hingga Papua.
Djarot menilai pemerintah masih lebih banyak berkutat pada penanganan kebakaran setelah terjadi, sementara langkah pencegahan belum berjalan maksimal. Padahal, kata dia, ancaman El Nino dahsyat telah diperkirakan sebelumnya.
“Jadi, hal yang sangat dasar bahwa kita selalu terjebak dan bukan mampu mengantisipasi ya persoalan kebakaran hutan padahal banyak kita mengatakan bahwa kita memasuki masa El Nino yang dahsyat,” ujarnya.
Program Makan Bergizi Gratis atau MBG juga dinilai perlu ditinjau dari sisi tata kelola. Djarot mengakui pemberian makanan bergizi kepada masyarakat merupakan kebijakan yang baik dan sesuai dengan amanat konstitusi.
“Kalau kita memberikan gizi kepada masyarakat kita, itu bagus dan itu sejalan dengan konstitusi,” ucapnya.
Namun, ia mempertanyakan proses perencanaan dan pelaksanaan program tersebut. Menurut Djarot, kurangnya kajian mendalam berpotensi memicu penyimpangan.
“Tetapi tata kelolanya ini yang perlu dievaluasi secara mendasar karena terkesan bahwa MBG ini tidak melalui kajian yang mendalam sehingga terjadi banyak penyimpangan dan sebagainya, dan terbukti kepala BPG itu kena kasus,” sambung Djarot.
Sorotan lain diarahkan pada program Koperasi Desa Merah Putih. Djarot mempertanyakan konsep serta jenis usaha yang akan dijalankan koperasi tersebut karena sejumlah rencana dinilainya belum didukung perencanaan yang jelas.
Ia mencontohkan gagasan menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai toko serba ada, toko kelontong, sekaligus penyalur gaji aparatur sipil negara atau ASN.
“Misalnya mendorong Koperasi Merah Putih sebagai toko serba ada, toko kelontong, sampai dengan menyalurkan gaji ASN. Hal seperti ini kan sebenarnya cari-cari proyek, artinya konsep tidak jelas padahal menghabiskan dana sampai triliunnya, ya,” tegasnya.
Djarot mengatakan program yang menggunakan anggaran besar semestinya mempunyai rancangan yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Atas dasar itu, ia mendorong evaluasi mendasar terhadap pelaksanaan Koperasi Merah Putih.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Ia juga menilai persoalan pengangguran masih membutuhkan perhatian serius. Selain itu, Djarot menyoroti kasus korupsi yang muncul di berbagai lembaga.
“Termasuk satu lagi, tindak pidana korupsi. Hampir semua institusi terkena korupsi,” jelasnya.
Menurut Djarot, rangkaian persoalan tersebut menunjukkan situasi Indonesia belum sepenuhnya membaik setelah dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu turut menyinggung kondisi pasar keuangan. Ia menyebut pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang disebutnya telah menembus Rp18.000 per Dolar AS.
“Oleh sebab itu, menurut hemat saya, dua tahun ini kondisi kita sedang tidak baik-baik saja,” pungkasnya.
Sumber: RMOL