Poin Penting
  • PDIP menilai polemik dokumen pendidikan Gibran dapat memengaruhi legitimasi pemerintahan Prabowo
  • Gerindra menyatakan Presiden tidak dapat memberhentikan wakil presiden secara sepihak
  • Pemberhentian presiden dan wakil presiden harus mengikuti mekanisme Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945

WartaPurwakarta - Perbedaan sikap antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra muncul setelah Mahkamah Konstitusi memutus gugatan yang mempermasalahkan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan polemik tersebut berpotensi membawa dampak politik bagi Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, persoalan yang terus berkembang dapat memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap legitimasi Gibran sebagai wakil presiden.

“Ini menjadi beban bagi Presiden Prabowo karena ini meruntuhkan legitimasi dari Saudara Gibran Rakabuming Raka,” ujar Hasto.

Hasto menyampaikan PDIP telah menerima salinan surat pernyataan bersama dari sejumlah guru besar terkait tindak lanjut putusan MK. Ia menilai kritik yang muncul menunjukkan perlunya pemerintah mencermati aspirasi masyarakat secara serius.

Situasi itu juga dikaitkan Hasto dengan demonstrasi yang berlangsung di Prancis. Ia mengingatkan, ketidakmampuan pemerintah merespons suara masyarakat dapat meningkatkan kekecewaan dan memunculkan ketidakpuasan secara luas.

“Kita harus belajar dari apa yang terjadi di Prancis, ketika respons dari pemerintah itu dirasakan itu menyebabkan pengabaian terhadap suara rakyat, ini bisa menciptakan suatu gelombang ketidakpuasan,” katanya.

Ia menegaskan PDIP memiliki kepentingan agar pemerintahan berjalan sehat serta memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi.

“Nah, PDIP punya kepentingan agar pemerintahan ini betul-betul sehat, betul-betul mendengarkan dan menjawab aspirasi rakyat,” imbuh Hasto.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Azis Subekti menyoroti aturan konstitusi mengenai pemberhentian wakil presiden. Ia menegaskan Prabowo tidak dapat memberhentikan Gibran berdasarkan keputusan sepihak.

“Presiden tidak mempunyai kewenangan memberhentikan Wakil Presiden secara sepihak,” tegas Azis.

Menurut Azis, desakan politik agar Gibran diberhentikan tidak dapat langsung dijadikan kewajiban konstitusional bagi Prabowo. Ia menjelaskan, pemberhentian presiden maupun wakil presiden memiliki mekanisme khusus yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Dengan demikian, Azis menilai keputusan Presiden untuk tidak mengikuti tuntutan pemberhentian Gibran tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran konstitusi.

“Presiden tidak dapat dibebani kesalahan konstitusional semata-mata karena belum mengikuti kehendak mereka,” ungkapnya.

Azis turut merujuk Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam putusan itu, permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat kedudukan hukum atau legal standing.

Ia menyebut pemakzulan tetap dimungkinkan dalam kerangka konstitusi. Namun, langkah tersebut harus didasarkan pada alasan dan bukti yang memenuhi ketentuan hukum. Menurut Azis, mekanisme pemakzulan tidak semestinya dijadikan sarana untuk meneruskan perselisihan politik pascapemilu tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku.

Sumber: Pojok Satu