Poin Penting
  • DPP PDIP menyatakan kepercayaan pada hakim MK
  • Gibran Rakabuming Raka menjadi subjek gugatan ijazah SLTA
  • MK akan memutus perkara pada 6 Oktober 2026

WartaPurwakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) memberi tanggapan terkait proses persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan yang menantang legalitas ijazah Sekolah Menengah Atas (SLTA) Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusan MK dijadwalkan akan diumumkan pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menegaskan keyakinannya bahwa para hakim MK akan menilai perkara secara netral. “Kalau melihat komposisi MK yang sekarang, kita harus punya trust (kepercayaan) lah. Okelah MK yang sekarang,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurutnya, fokus publik seharusnya beralih ke agenda yang lebih mendesak, seperti penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. “Menurut hemat saya, bagi parlemen maupun di internal pemerintah, ada yang lebih jauh lebih penting dari itu, menyukseskan RKP, APBN kita 2025, daripada sibuk dengan urusan ya ijazah ponakan lah, ijazah sepupu, ijazah orang tua,” kata Said.

Said menilai perdebatan mengenai ijazah Gibran tidak memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. “Semua menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Dampaknya ke masyarakat apa dampaknya? Masyarakat dapat apa sih? Ributnya aja, gaduhnya saja,” tambahnya.

Kasus tersebut merupakan bagian dari Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024, yang diajukan pada 10 September 2026 dan terdaftar dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Gugatan diajukan oleh 12 orang pemohon, termasuk akademisi Denny Indrayana, anggota Forum Purnawirawan Prajurit TNI, serta perwakilan KIPP dan Partai Ummat. MK akan mengeluarkan putusan akhir pada hari yang sama, menutup proses hukum yang telah menarik perhatian publik selama beberapa minggu terakhir.

Sumber: RMOL