Poin Penting
  • Hasto menegaskan keputusan strategis soal posisi wapres kosong sepenuhnya ada di tangan Megawati
  • Nama Puan Maharani dan Pramono Anung beredar dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran
  • Konstitusi memberi mandat kepada Presiden Prabowo untuk mengajukan dua nama calon wapres pengganti

WartaPurwakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa segala keputusan yang bersifat strategis terkait sikap politik partai sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Pernyataan itu disampaikan Hasto kepada sejumlah wartawan di Jakarta, Sabtu, 14 November 2026.

"Pengisian Wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr. Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto.

Pernyataan itu muncul di tengah kekosongan posisi wakil presiden pascamundurnya Gibran Rakabuming Raka. Hasto mengingatkan bahwa konstitusi telah memberikan mandat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti.

Kepada dua nama yang kelak diajukan, Hasto berharap sosok-sosok tersebut merupakan yang terbaik dan sanggup merespons berbagai persoalan yang tengah dirasakan rakyat.

"Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat, yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik," ungkapnya.

Ketika disinggung soal mengemukanya dua nama kader PDIP dalam bursa calon wakil presiden, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Hasto kembali merujuk kewenangan tersebut kepada Megawati. Ia juga tidak membantah adanya ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang menyebutkan calon wakil presiden pengganti harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran.

"Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati," tegasnya.

Adapun ihwal kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan, Hasto konsisten menyatakan hal itu bukan kapasitasnya untuk memutuskan.

"Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya," katanya.

Sumber: RMOL