Poin Penting
  • PDIP tanggapi ajakan PKS untuk tindak lanjuti putusan MK tentang ijazah Gibran
  • Analisis Adi Prayitno menilai isu menjadi arena konflik politik PDIP‑Jokowi
  • PKS dan PDIP bersama dapat mengajukan hak angket atau pansus terkait kasus

WartaPurwakarta - PDIP menyatakan kesiapan membuka ruang dialog setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan agar fraksi-fraksi lain di DPR RI menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keberadaan bukti cukup mengenai ijazah setara SMA milik Wakil Presiden muda Gibran Rakabuming Raka. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya akan menanggapi inisiatif PKS tersebut dengan mengundang perbincangan lebih lanjut.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai isu ijazah Gibran kembali memicu persaingan terbuka antara PDIP dan kubu Presiden Joko Widodo. “Ini tentu menjadi sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan secara politik karena ini semacam perang terbuka dalam tanda kutip antara PDIP dengan pihak Jokowi,” ujarnya pada Selasa, 27 Oktober 2026. Menurut Adi, dinamika hubungan PDIP dengan keluarga Jokowi yang kini memanas tidak dapat dipisahkan dari perdebatan seputar putusan MK.

Ia menambahkan bahwa sebagai partai dengan kursi terbanyak di DPR, PDIP diproyeksikan menjadi aktor kunci dalam menentukan langkah selanjutnya, baik berupa dialog semata atau tindakan konkret melalui mekanisme legislatif. “Apakah akan ada langkah konkretnya? Misalnya usulan hak angket, pansus atau hak untuk menyampaikan pendapat,” kata Adi.

Adi juga menyoroti potensi kolaborasi antara PKS dan PDIP. “Dua partai ini PKS dan PDIP jika digabungkan sudah cukup syarat untuk mengajukan hak angket, menggulirkan pansus atau hak menyatakan pendapat dan lain-lain,” pungkasnya, menandakan bahwa kedua partai secara kolektif dapat memenuhi kriteria untuk mengajukan instrumen legislatif yang lebih tegas.

Sumber: RMOL