- Mahkamah Konstitusi putus No.90/2023 menyoroti iktiraf ijazah Gibran
- PDIP menyatakan penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilu 2024 dan Pilkada
- PDIP menegaskan dialog dengan fraksi DPR untuk menanggapi tekanan publik
WartaPurwakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai bahwa posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah tidak lagi memiliki dasar legitimasi. Menurutnya, tiga catatan utama menjadi alasan penilaian tersebut. Pertama, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90 Tahun 2023 yang menyoroti ketidaksesuaian dokumen pendidikan Gibran. Kedua, proses pemilihan presiden‑wakil presiden 2024, pemilu legislatif, serta pilkada 2024 “banyak diwarnai oleh penyalahgunaan kekuasaan,” ujarnya. Ketiga, munculnya pasal selundupan yang dapat dipakai untuk memaksa Gibran ketika ia tidak dapat memperlihatkan ijazah SMA atau setara, sebagaimana terungkap dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
Hasto menegaskan bahwa kegagalan memenuhi persyaratan usia dan ijazah menambah keraguan atas kelayakan Gibran sebagai pemimpin. “Tidak hanya proses dari saudara Gibran yang cacat, tetapi juga syarat‑syarat untuk menjadi pemimpin baik dari aspek usia maupun ijazah ternyata kan tidak dipenuhi,” tegasnya.
Dalam konteks legislatif, Hasto menjelaskan bahwa PDIP terus melakukan dialog politik dengan fraksi‑fraksi lain di DPR. Ia menambahkan, “Tekanan‑tekanan dari publik ini menjadi semakin kuat, sehingga suara‑suara yang semakin terkonsolidasi ini kami yakini akan didengarkan oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI.” Menanggapi pertanyaan mengenai konsensus antar delapan fraksi di parlemen, ia mengonfirmasi bahwa komunikasi antar fraksi tetap berjalan intensif. “Ya proses dialog terus‑menerus dilakukan. Yang jelas ini tidak bisa lagi ditolerir, ya,” pungkasnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sumber: RMOL