- Komarudin tawarkan dua opsi hukum bagi Gibran
- MK telah membuka semua jalur penegakan hukum
- Fraksi PDIP belum membahas langkah secara resmi
WartaPurwakarta - Komarudin, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menyampaikan dua alternatif tindakan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkapkan semua jalur hukum yang dapat ditempuh. Pernyataan tersebut disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis 8 Oktober 2026.
Menurut Komarudin, opsi pertama adalah agar Gibran mengundurkan diri secara sukarela sebagai wujud kepatuhan pada peraturan hukum. “Ini kan hanya ada dua hal. Pertama, kemarin kan sudah terbuka semua. Kalau Pak Gibran merasa dia kan selalu bicara tentang taat kepada hukum, ketaatan dia kepada hukum yang bagus, MK sudah buka semua, ya mengundurkan diri itu lebih baik. Satu,” ujarnya kepada wartawan.
Jika pengunduran diri tidak dipilih, Komarudin menegaskan bahwa DPR memiliki wewenang untuk melanjutkan temuan MK melalui prosedur konstitusional. “Kalau tidak, ya DPR harus yang menindaklanjuti. Kan kemarin jelas putusan MK-nya. Mereka karena memprosesnya sudah melewati waktu, ini urusan lembaga lain. Lembaga lain yang dimaksud itu DPR, itu masuk urusan impeachment. Tapi itu kan tergantung DPR,” tambahnya.
Komarudin juga menekankan pentingnya tindakan tegas demi menjaga martabat lembaga negara. “Kalau masih menjaga harkat dan martabat lembaga ini dalam menjaga etik dan moral berbangsa dan bernegara, ya harus ada tindak lanjut yang tegas,” katanya.
Ketika ditanya tentang posisi resmi Fraksi PDIP di DPR, dia mengaku bahwa pembahasan formal belum dilakukan. “Ah, itu belum, kita belum bahas ya,” ujarnya.
Mengenai kemungkinan penggunaan hak angket atau pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti isu ini, Komarudin menyatakan hal tersebut tergantung pada dinamika antar fraksi partai di parlemen. “Kemungkinan bisa saja, tergantung orang partai-partai di sini kan mau apa,” pungkasnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Putusan MK yang menjadi latar belakang pernyataan tersebut merupakan penolakan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait persyaratan pendidikan Gibran. Sidang pengucapan putusan digelar pada Selasa malam, 6 Oktober 2026, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, dan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo. Meskipun MK menyatakan Gibran tidak memiliki ijazah setara SMA, keputusan tersebut tidak menghalangi posisinya sebagai wakil presiden. Gugatan dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES‑XXIV/2026 diajukan oleh 12 pemohon, termasuk pakar hukum tata negara Denny Indrayana, anggota Forum Purnawirawan Prajurit TNI, serta perwakilan KIPP dan Partai Ummat.
Sumber: RMOL