- Nasarudin meminta kebun sawit milik petani kecil di bawah lima hektare tidak digusur dalam penertiban kawasan hutan
- Satgas PKH dan Agrinas didorong mengusulkan pelepasan lahan garapan warga menjadi Areal Penggunaan Lain (APL)
- PKSPI menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis Agrinas untuk menuntaskan sengketa lahan petani
WartaPurwakarta - Pemerintah diminta tidak menyasar perkebunan kelapa sawit milik warga dalam agenda penertiban kawasan hutan yang sedang berlangsung. Permintaan tersebut disuarakan oleh Ketua Umum Jaringan Nasional (Jarnas) For Prabowo-Gibran sekaligus Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Produktif Indonesia (PKSPI), Nasarudin, saat menyerap aspirasi warga di Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, Kamis, 17 September 2026.
Persoalan status kebun sawit rakyat yang terbentur tapal batas kawasan hutan menjadi pembahasan utama dalam forum tersebut. Nasarudin menegaskan bahwa aparatur negara semestinya dapat memilah secara tegas antara penguasaan lahan ilegal oleh korporasi maupun pemodal besar dengan tanah garapan petani kecil yang murni menjadi tumpuan nafkah keluarga.
"Yang kita minta adalah jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban. Kalau ada lahan yang memang dikuasai secara ilegal oleh pengusaha atau cukong, silakan ditertibkan. Tetapi lahan yang benar-benar milik dan dikelola masyarakat harus mendapatkan perlindungan," ujar Nasarudin dikutip Sabtu, 19 September 2026.
Secara spesifik, Nasarudin menghendaki agar lahan perkebunan masyarakat dengan luasan maksimal lima hektare yang telah memenuhi kriteria hukum tetap diizinkan dikelola oleh para petani. Ia berharap areal tersebut tidak dimasukkan ke dalam skema pengelolaan aset sitaan yang dialihkan kepada Agrinas.
Sejalan dengan hal itu, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersama Agrinas diharapkan dapat memfasilitasi pelepasan status lahan warga yang memenuhi syarat agar beralih fungsi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).
"Kalau memang itu lahan masyarakat dan memenuhi ketentuan, kita minta diusulkan untuk dilepaskan dari kawasan hutan menjadi APL. Dengan begitu ada kepastian bagi masyarakat dan persoalan yang selama ini muncul bisa diselesaikan," katanya.
Guna memuluskan usulan tersebut, jajaran aparatur desa dan para pekebun diminta segera melakukan pendataan administratif yang valid. Inventarisasi ini meliputi koordinat letak tanah, luas perkebunan, data diri pengelola, hingga catatan historis kepemilikan.
"Data harus ada. Lahan harus jelas, pemilik atau pengelolanya jelas, luasnya jelas, dan riwayatnya juga harus jelas. Dengan begitu kita bisa memperjuangkan persoalan masyarakat berdasarkan fakta," ujarnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Masyarakat setempat juga diimbau untuk tidak dilanda kepanikan berlebih ataupun termakan isu yang keabsahannya belum terkonfirmasi. Menurut Nasarudin, upaya penertiban memang penting dijalankan guna menyudahi praktik perambahan hutan ilegal, namun pelaksanaannya harus tetap memprioritaskan perlindungan bagi petani kecil.
Sebagai langkah konkret penyelesaian masalah, PKSPI menyatakan kesiapan untuk bergandengan tangan dengan Agrinas dalam mendampingi para petani yang terdampak penertiban kawasan hutan di berbagai daerah.
"PKSPI siap menjadi mitra strategis Agrinas di seluruh Indonesia. Kita siap membantu Agrinas dalam menyelesaikan konflik-konflik lahan masyarakat yang masuk dalam penertiban PKH dan kemudian dikelola Agrinas," kata Nasarudin.
Sumber: RMOL