Poin Penting
  • Pertemuan tertutup ahli hukum di Kemenko Polkam membahas kasus Gibran di MK
  • PHPU 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dipicu persoalan syarat pendidikan Gibran
  • Amir Hamzah mengaitkan putusan MK dengan dinamika politik dan keamanan Oktober 2026

WartaPurwakarta - Persidangan sengketa hasil Pemilu 2024 yang menjurus pada syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi dinilai kini merambat ke ranah konsekuensi politik yang lebih luas. Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menyoroti perlunya sikap serius pemerintah dalam menyikapi jalannya proses hukum tersebut.

Amir mengungkapkan adanya pembahasan internal di lingkungan pemerintah yang berfokus pada perkara Gibran. "Saya mendapat informasi yang sangat valid, ada pertemuan khusus secara tertutup ahli hukum dari berbagai universitas di Kemenko Polkam membahas kasus Gibran di MK," tuturnya saat dikutip pada Rabu 30 September 2026.

Pertemuan tersebut, sambung Amir, menjadi indikator bahwa kasus yang sedang bergulang tidak sebatas diposisikan sebagai sengketa elektoral biasa. Implikasi politik dan keamanan turut diperhitungkan oleh pihak pemerintah. "Ini menunjukkan keseriusan Kemenko Polkam dan pemerintah dalam menyikapi sidang Gibran," ujarnya.

Perkara yang dimaksud terdaftar sebagai PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Sebanyak 12 pemohon dipimpin oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Enam di antaranya merupakan warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Mereka mempermasalahkan pemenuhan persyaratan tingkat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Mahkamah Konstitusi sendiri telah memulai pemeriksaan perkara ini sepanjang September 2026.

Tahap pembuktian kini menjadi fase terkini dalam persidangan tersebut. Denny menekankan agar pemeriksaan tidak terjebak pada sebatas aspek prosedural semata. Ia mendesak agar sidang menyelami substansi syarat pencalonan yang melingkupi Gibran.

Amir menilai setiap perkembangan dalam sidang tersebut harus dikaji dengan kehati-hatian. Pasalnya, objek perkara menyangkut posisi Wakil Presiden yang kini tengah berkiprah dalam pemerintahan bersama Presiden Prabowo Subianto. "Keputusan MK memberikan pengaruh terhadap aspek politik dan keamanan," imbuhnya.

Selain itu, Amir mengaitkan dinamika hukum perkara tersebut dengan potensi gejolak politik menjelang Oktober 2026, termasuk rumor perombakan kabinet. Meski demikian, ia menegaskan bahwa segala skenario peluang tersebut kelak tetap berpaut pada proses hukum serta putusan lembaga negara yang berwenang.

Pihak Mahkamah Konstitusi memberikan klarifikasi terkait perkara ini. Penerbitan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026 guna mengatur tahapan persidangan tidak bermakna bahwa MK telah mengambil sikap final soal kewenangan, kedudukan hukum pemohon, tenggang waktu, objek perkara, maupun pokok permohonan. Substansi perkara tetap akan ditimbang berdasarkan jalannya persidangan dan alat bukti yang dilengkapi para pihak.

Sumber: RMOL