- Pemerintah meminta PPIU tidak memilih penerbangan transit melalui Singapura dan Malaysia
- Sekitar 70 ribu jemaah umrah Indonesia transit di dua negara tersebut
- Kebijakan itu ditujukan untuk memperkuat maskapai nasional dan kedaulatan ekonomi
WartaPurwakarta - Pemerintah mengimbau penyelenggara perjalanan ibadah umrah atau PPIU untuk sementara tidak menggunakan penerbangan yang transit di Singapura dan Malaysia. Jemaah umrah Indonesia didorong memilih penerbangan langsung menuju Arab Saudi.
Imbauan tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak seusai bertemu dengan sejumlah asosiasi PPIU di Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026.
Dahnil mengatakan, sekitar 70 ribu jemaah umrah Indonesia selama ini melakukan transit di kedua negara tersebut. Menurut dia, jumlah itu dapat menjadi peluang untuk memperbesar peran industri penerbangan nasional.
Pemerintah juga mendorong maskapai Indonesia, khususnya Garuda Indonesia dan Lion Air, meningkatkan daya saing dalam melayani penerbangan umrah. Perbaikan layanan dan penawaran harga yang kompetitif dinilai penting agar jemaah memiliki lebih banyak pilihan menggunakan maskapai nasional.
"Jadi, sementara ini untuk memastikan ekosistem ekonomi kita itu bisa berjalan dengan baik memperkuat penerbangan nasional kita," ujar Dahnil sebagaimana dikutip Pojoksatu.id, pada Selasa 27 Oktober 2026.
Dahnil menjelaskan, imbauan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penentuan rute penerbangan. Pemerintah ingin manfaat ekonomi dari perjalanan sekitar 70 ribu jemaah itu lebih banyak berputar di dalam negeri, bukan mengalir ke industri penerbangan negara tetangga melalui penggunaan bandara transit dan maskapai asing.
Ia menegaskan, kebijakan Kementerian Haji dan Umrah tersebut masih berupa imbauan bagi jemaah serta penyelenggara perjalanan. Dahnil menyebut upaya mengurangi ketergantungan pada bandara penghubung di negara tetangga juga sejalan dengan gagasan kedaulatan ekonomi Presiden Prabowo.
"Presiden Prabowo ingin kedaulatan ekonomi, terkait umrah dan haji juga harus begitu. Direct aman dari sisi penerbangan dan menguatkan kedaulatan ekonomi," ungkap Dahnil.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Imbauan terkait penerbangan umrah itu muncul hampir bersamaan dengan kebijakan pemerintah mengurangi ekspor gas alam ke Singapura sebesar 31 BBTUD. Pasokan gas pipa ke negara tersebut mulai dipangkas sejak 24 Oktober 2026 untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri.
Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong merespons kebijakan di sektor energi tersebut dengan mengingatkan bahwa pasokan gas kedua negara terikat kontrak komersial. Ia berharap seluruh pihak tetap memenuhi komitmen yang telah disepakati.
Kedua kebijakan itu memiliki latar belakang dan mekanisme yang berbeda. Imbauan penerbangan umrah diarahkan untuk memperkuat maskapai nasional, sedangkan pengurangan ekspor gas berkaitan dengan kebutuhan energi domestik dan kondisi pasokan.
Sumber: Pojok Satu