Poin Penting
  • Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen pada kuartal I-2026
  • Nilai tukar petani naik dari 124 pada akhir 2024 menjadi 131 pada September 2026
  • Rata-rata upah buruh meningkat 6,5 persen dalam dua tahun terakhir

WartaPurwakarta - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menyatakan kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai berdampak pada peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu terlihat dari kenaikan nilai tukar petani dan upah buruh.

Syahganda menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 berada di level 5,61 persen. Menurut dia, capaian tersebut salah satunya dipengaruhi peningkatan belanja pemerintah pada awal tahun yang kemudian mendorong aktivitas sektor swasta.

“Pemerintah sudah menjelaskan bahwa ada front loading, itu memang government spending di awal tahun itu besar-besaran sehingga memancing swasta dan lain-lain itu chip in dan itu memang menghasilkan 5,6 persen,” ujar Syahganda dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 23 Oktober 2026.

Ia menilai ukuran keberhasilan ekonomi tidak semata-mata ditentukan oleh pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Dampak pertumbuhan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, kata dia, juga perlu menjadi tolok ukur.

Salah satu indikator yang digunakan adalah nilai tukar petani (NTP). Berdasarkan catatan yang disampaikan Syahganda, NTP meningkat dari 124 pada akhir 2024 menjadi 131 pada September 2026. Adapun nilai tukar nelayan (NTN) pada September 2026 mencapai 108,85 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Perbaikan juga disebut terjadi pada sektor ketenagakerjaan. Syahganda mengklaim rata-rata upah buruh naik 6,5 persen dalam dua tahun terakhir. Angka itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan upah sekitar 1 persen pada periode sebelumnya.

“Artinya ini ada shifting paradigm di mana Bapak Presiden itu pertumbuhan itu harus inklusif. Harus diarahkan kepada orang-orang yang di lapisan bawah,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah masih dihadapkan pada persoalan menyusutnya jumlah masyarakat kelas menengah. Sekitar 11 juta orang dari kelompok tersebut disebut bergeser ke kelas menengah bawah. Syahganda mengatakan kondisi itu perlu menjadi perhatian pemerintah pada 2027.

Untuk merespons tekanan tersebut, pemerintah berencana mengembangkan sektor industri otomotif pada tahun depan. Langkah itu diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja, termasuk bagi masyarakat kelas menengah yang terdampak tekanan ekonomi.

“Secara overall ini memang Presiden telah berhasil untuk melakukan, satu yang disebut pertumbuhan inklusif dan memastikan rakyat kita itu ikut tumbuh dalam pertumbuhan itu,” pungkasnya.

Sumber: RMOL