Poin Penting
  • Presiden Prabowo pimpin Sidang Dewan Energi Nasional di Istana Merdeka
  • Enam langkah prioritas disiapkan mulai dari B50 hingga proyek PLTS 100 GWp
  • Kemandirian energi dirancang untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan geopolitik Indonesia

WartaPurwakarta - Pemerintah mematangkan enam langkah strategis guna mengakselerasi kemandirian energi dengan memaksimalkan potensi komoditas dan sumber daya domestik. Pokok kebijakan tersebut dibahas secara mendalam dalam Sidang Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan jajaran DEN di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis sore, 17 September 2026.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan tingkat tinggi itu berfokus pada perumusan aksi nyata untuk melepaskan ketergantungan Indonesia terhadap suplai dari luar negeri.

“Kemandirian energi nasional harus dibangun dari kekuatan dan sumber daya yang dimiliki Indonesia sendiri. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya mencapai swasembada energi dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri,” ungkap Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Mengutip paparan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Harian DEN Bahlil Lahadalia, Teddy merinci enam aksi yang disiapkan pemerintah. Pertama, akselerasi pemanfaatan aneka potensi domestik, mulai dari sawit, tebu, singkong, jagung, batu bara, panas bumi, hingga radiasi surya.

Langkah kedua berfokus pada implementasi bahan bakar campuran B50 serta E50 guna menekan volume impor bahan bakar minyak. Pada poin ketiga, pemerintah menargetkan percepatan realisasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) dalam kurun waktu tiga tahun untuk memperkokoh ekosistem energi baru terbarukan.

Adapun strategi keempat mengincar lonjakan produksi minyak mentah lewat optimalisasi sumur dan ladang eksisting, serta penguatan kegiatan eksplorasi baru. Kelima, penyiapan tahapan tindak lanjut pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berdasarkan kajian komprehensif. Terakhir, penyusunan peta jalan energi terukur yang mencakup target tahunan, kebutuhan permodalan, tata waktu pengerjaan, hingga pembagian mandat antarlembaga.

Teddy menambahkan, Presiden memandang swasembada energi bukan sekadar target pemenuhan kebutuhan domestik, melainkan instrumen penting dalam menjaga stabilitas kedaulatan negara.

“Presiden menegaskan bahwa kemandirian energi bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan memberikan ruang yang lebih besar bagi Indonesia untuk menentukan arah pembangunannya di tengah dinamika geopolitik global,” pungkas Seskab.

Sumber: RMOL