Poin Penting
  • Mahasiswa dan masyarakat sipil menyampaikan lima tuntutan pada 20 Oktober 2026
  • Pengamat menilai aspirasi publik perlu didengar dalam demokrasi
  • Pemerintah ditunggu menerjemahkan kritik menjadi kebijakan pada tahun ketiga

WartaPurwakarta - Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, publik menantikan tindak lanjut atas kritik serta tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat sipil.

Aspirasi itu disuarakan dalam aksi demonstrasi yang digerakkan BEM Universitas Indonesia (UI) dan Komite Sadar di kawasan Tugu Tani, Jakarta, serta sejumlah kota lainnya, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan. Isinya mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir, pembenahan kebijakan ekonomi, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pengurangan biaya pelayanan publik.

Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan, penyampaian pendapat oleh mahasiswa merupakan bagian dari praktik demokrasi yang patut dihargai.

“Tentu saja setiap aspirasi dan penyampaian pendapat publik yang dilakukan mahasiswa, tentu ini suara publik yang dalam iklim demokrasi sangat terbuka untuk diapresiasi dan didengarkan secara signifikan,” ujar Adi, Rabu, 21 Oktober 2026.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia tersebut menyebut pelaksanaan berbagai tuntutan itu akan menjadi salah satu hal yang diperhatikan masyarakat pada tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran.

“ Tinggal kita tunggu apakah memasuki tahun ketiga pemerintahan kali ini hal-hal yang selama ini menjadi catatan kritis dari publik, dari masyarakat sipil dan mahasiswa itu bisa diwujudkan dan diimplementasikan,” katanya.

Adi menilai pemerintah juga perlu memprioritaskan penciptaan lapangan kerja dan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan lebih luas. Langkah itu, menurut dia, harus berjalan beriringan dengan penurunan kemiskinan dan pengangguran untuk mendukung persiapan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Teruslah mengkritik, teruslah menyampaikan pendapat sepanjang itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Katakan kebenaran sekalipun itu pahit,” tegas Adi.

Ia berharap pemerintah tetap mempertahankan program yang telah berjalan baik, sembari membenahi sejumlah persoalan yang masih menjadi sorotan publik. Dengan begitu, tuntutan mahasiswa dan masyarakat sipil dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan pemerintah, bukan hanya berhenti dalam aksi demonstrasi.

Sumber: RMOL