Poin Penting
  • Prabowo Subianto menyetujui rencana penghentian kenaikan kelas otomatis
  • Kebijakan ditargetkan mulai tahun ajaran 2027/2028
  • Pemerhati pendidikan menilai sistem penilaian dan pendampingan siswa harus diperkuat

WartaPurwakarta - Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana pemerintah menghapus kebijakan kenaikan kelas otomatis bagi siswa jenjang SD hingga SMA. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan aturan tersebut diterapkan mulai tahun ajaran 2027/2028.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa rencana itu sudah dilaporkan kepada Presiden dan memperoleh persetujuan.

“Melalui kebijakan tidak naik kelas secara otomatis, pemerintah berharap peserta didik lebih termotivasi untuk belajar, meningkatkan penguasaan materi, serta membangun karakter dan mental yang kuat,” ujar Abdul Mu’ti kepada awak media, Sabtu (17/10/2026).

Pemerintah berharap kebijakan tersebut membuat siswa lebih fokus meningkatkan kemampuan, bukan hanya mengejar status naik kelas. Pelaksanaannya tetap membutuhkan kesiapan sistem pendidikan, pola evaluasi, serta dukungan bagi siswa yang belum mencapai target pembelajaran.

Selain mengubah ketentuan kenaikan kelas, pemerintah juga merancang aturan baru mengenai penjurusan peserta didik. Kebijakan penjurusan itu juga telah mendapatkan persetujuan Presiden. Saat ini, regulasi dan petunjuk teknis untuk kedua kebijakan tersebut masih dikaji.

Pemerhati pendidikan yang juga dosen Universitas Multimedia Nusantara (UMN) serta anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Doni Koesoema A, menilai penerapan kenaikan kelas secara otomatis dapat mengurangi dorongan siswa untuk belajar.

Dalam keterangannya pada Selasa (20/10/2026), Doni mengatakan mekanisme tersebut berpotensi membuat kenaikan kelas berlangsung hingga tahap kelulusan.

“Ya tentu saja anak-anak ini nanti akan lulus, apalagi biasanya tidak naik kelas atau naik kelas dikaitkan dengan kelulusan. Jadi semua anak naik kelas, semua anak lulus,” kata Doni.

Ia menilai siswa yang bersungguh-sungguh belajar dan siswa yang kurang berusaha bisa memperoleh hasil serupa apabila seluruh peserta didik selalu dipastikan naik kelas.

“Anak-anak yang malas dan rajin semuanya sama naik kelas. Atau semuanya mendapatkan nilai minimal sehingga mereka akan tetap naik kelas. Ini tidak membentuk karakter mereka, menurut saya,” tegasnya.

Menurut Doni, fokus kebijakan semestinya tidak berhenti pada pemberian sanksi kepada siswa yang belum memenuhi capaian. Sistem pendidikan perlu memastikan adanya kemajuan belajar, penguasaan kompetensi, dan pembentukan karakter.

Doni juga menyebut persoalan kenaikan kelas bukan inti dari penyelenggaraan pendidikan. Hal yang lebih penting ialah adanya perkembangan kemampuan setiap siswa selama mengikuti proses belajar.

“Bagaimana mekanisme dan sistem yang mengatur supaya sistem pendidikan kita itu membangun semangat belajar dari anak. Belajar itu kan memang ada kemajuannya. Tidak bisa semua anak itu terpromosikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tidak mengatur standar baku kenaikan kelas sebagaimana yang selama ini dipahami masyarakat. Menurut Doni, standar yang menjadi perhatian negara adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

“Jadi yang dikunci sebenarnya adalah kelulusannya. Kalau pada akhir kelas SD, 6 SD anak belum memenuhi standar tertentu, ya dia tidak boleh lulus. Begitu harusnya,” kata Doni.

Doni menyatakan kelulusan seharusnya merujuk pada Standar Nasional Pendidikan. Dengan demikian, penilaian siswa didasarkan pada kompetensi yang telah dicapai, bukan semata-mata karena mereka telah menuntaskan masa belajar.

Sumber: Pojok Satu