- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperluas intervensi negara dalam pengelolaan sumber daya untuk menyeimbangkan mekanisme pasar bebas
- Transformasi ini berlandaskan mandat Pasal 33 UUD 1945 mengenai penguasaan cabang produksi vital demi kemakmuran rakyat
- Program Makan Bergizi Gratis difungsikan sebagai instrumen pemotong rantai pasok pangan guna memberdayakan produsen lokal
WartaPurwakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan memperluas keterlibatan negara dalam tata kelola perekonomian nasional guna memastikan pembagian manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Kebijakan ini menitikberatkan pada kebangkitan nasionalisme ekonomi, dengan menempatkan kepentingan publik dan kedaulatan negara di atas dominasi mekanisme pasar bebas.
Pergeseran haluan ekonomi tersebut mengubah posisi pemerintah yang selama puluhan tahun kerap terbatas sebagai regulator dan fasilitator pasar. Melalui arah baru ini, negara mengambil posisi sebagai pengendali, pengarah, serta penggerak sektor-sektor krusial, mulai dari tata niaga komoditas, pengelolaan sumber daya alam, industri, rantai pasok pangan, hingga sektor properti yang sebelumnya cenderung terkonsentrasi pada kelompok pemodal besar.
Langkah penguatan kapasitas negara tersebut berakar pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan konstitusi itu menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, sementara cabang produksi strategis serta kekayaan alam wajib dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah memadukan konsep negara pembangunan guna mengarahkan investasi, mendorong industrialisasi, dan memastikan pengolahan sumber daya domestik menghasilkan nilai tambah optimal.
Implementasi agenda ekonomi tersebut salah satunya diwujudkan lewat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini dirancang bukan sebatas pemenuhan nutrisi anak-anak, melainkan berfungsi sebagai sarana perombakan ekosistem pangan nasional. Melalui program ini, pemerintah berupaya memangkas mata rantai distribusi pangan yang panjang agar para produsen di tingkat hulu, seperti petani, nelayan, dan peternak, dapat terhubung langsung ke dalam rantai pasok yang berkeadilan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sumber: RMOL