- Pendapatan negara per Oktober 2026 menyentuh Rp2.618 triliun atau 83 persen target dengan lonjakan 23,9 persen
- Realisasi belanja pemerintah menembus Rp2.997,2 triliun sehingga defisit tercatat Rp379,3 triliun atau 1,47 persen dari PDB
- Lonjakan penerimaan ditopang setoran pajak Rp1.796,8 triliun dan PNBP yang melampaui target hingga Rp551,8 triliun
WartaPurwakarta - Pundi-pundi kas negara mengumpulkan pendapatan sebesar Rp2.618 triliun per penutupan Oktober 2026, memenuhi 83 persen dari target anggaran tahun berjalan di tengah gejolak perekonomian global. Pada saat bersamaan, tingkat defisit fiskal masih terkendali pada angka 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai realisasi tersebut memperlihatkan jalannya APBN yang masih berada di trayek rencana pemerintah, baik dalam pos penerimaan maupun belanja.
"Ini adalah hasil yang baik kalau dilihat, baik pendapatan negara maupun belanja negara on track untuk pelaksanaan 10 bulan APBN," kata Suahasil saat pemaparan Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Laju pendapatan negara tercatat melompat 23,9 persen dibandingkan capaian pada masa yang sama tahun sebelumnya. Setoran pajak menjadi penyumbang paling dominan dengan raihan Rp1.796,8 triliun, setara 76,2 persen dari target APBN sekaligus naik 23,2 persen secara tahunan. Bergeliatnya perputaran ekonomi dalam negeri serta pemutakhiran sistem administrasi melalui Coretax menjadi faktor pengungkit penerimaan pajak tersebut.
Pada instrumen lain, pos Kepabeanan dan Cukai mengantongi pemasukan Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari proyeksi, dengan pertumbuhan 7,2 persen. Lonjakan bea keluar yang menembus 43,4 persen turut mendongkrak capaian ini, didorong oleh tren kenaikan harga komoditas serta bergulirnya aktivitas hilirisasi.
Performa impresif pun ditunjukkan pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang membukukan nilai Rp551,8 triliun. Angka ini melampaui target awal APBN hingga 120 persen atau melonjak 37 persen secara tahunan, dipicu oleh penerimaan sumber daya alam, sokongan surplus Bank Indonesia, serta langkah penertiban kawasan hutan.
Mengenai pengeluaran, penyerapan anggaran pemerintah telah menyentuh Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari total alokasi APBN, naik 15,6 persen secara tahunan. Angka itu terbagi ke dalam belanja pemerintah pusat sejumlah Rp2.343,6 triliun dan kucuran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp653,6 triliun.
Suahasil memperkirakan ritme penyerapan anggaran bakal kian terakselerasi memasuki fase penutupan tahun anggaran berjalan, khususnya sepanjang November dan Desember.
"Kalau belanja memang biasanya nanti November dan Desember biasanya ada percepatan. Nanti akan kita lihat percepatan belanja seperti apa," tuturnya.
Alhasil, selisih antara pemasukan dan pengeluaran tersebut menghasilkan defisit anggaran Rp379,3 triliun atau setara 1,47 persen PDB. Dengan keseimbangan primer yang tetap berada di zona positif, posisi defisit dipastikan masih berada di dalam batas toleransi fiskal yang dipatok pemerintah.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Defisit APBN 1,47 persen dari PDB dan ini adalah juga on track menuju defisit sebesar 2,85 persen dari PDB," jelas Suahasil.
Suahasil menegaskan skema defisit memang dirancang dalam kebijakan fiskal guna memastikan belanja operasional bagi publik tetap berjalan. Ia mengingatkan agar fungsi APBN tidak disamakan dengan entitas bisnis yang berorientasi pada laba atau rugi komersial.
"APBN itu gak ada urusan dengan untung dan rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat. Jadi, APBN memang didesain defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi," tambahnya.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional