- MK memasuki tahap akhir PHPU 2024
- Buni Yani desak diskualifikasi karena dugaan manipulasi ijazah
- KIPP, Partai Ummat, Denny Indrayana, dan veteran TNI ajukan permohonan
WartaPurwakarta - Mahkamah Konstitusi kini berada di fase penutup penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES‑XXIV/2026, yang menantang kelayakan pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Peneliti media dan politik Buni Yani menegaskan perlunya Mahkamah Konstitusi mengambil langkah tegas dengan mendiskualifikasi Gibran, mengingat temuan dugaan manipulasi dokumen pendidikan. “Fakta dalam persidangan MK sudah sangat jelas menunjukkan bahwa Gibran tidak bisa menunjukkan ijazah setingkat SMA yang menjadi syarat dalam Pilpres,” ujarnya pada Selasa 6 Oktober 2026.
Menurut Buni Yani, surat keterangan penyetaraan pendidikan (Suket) yang dipergunakan Gibran menggantikan ijazah SMA diduga diubah secara tidak sah dan melibatkan Kemendikbud pada masa Presiden Jokowi masih menjabat. “Karena waktu itu Presiden Jokowi masih berkuasa,” tambahnya.
Ia menilai bahwa Suket tersebut tidak didukung oleh dokumen lain yang dapat memverifikasi tingkat pendidikan Gibran. “Ini terungkap dalam persidangan,” kata Buni Yani.
Menyangkut keadilan substantif, Buni Yani menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki pilihan selain menyetujui semua permohonan pemohon. “MK harus mengabulkan semua permohonan pemohon, karena itulah yang sesuai dengan keadilan substantif sesuai fakta yang muncul di persidangan,” tegasnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Kasus ini muncul hampir dua tahun setelah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden hasil Pilpres 2024. Permohonan PHPU diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, akademisi Denny Indrayana, serta enam anggota Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yakni M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.
Sumber: RMOL