Poin Penting
  • Pengamat politik Arah Institute mendorong Prabowo memilih pengganti Gibran dari pimpinan DPD RI sebagai representasi resmi 38 provinsi
  • Empat nama pimpinan DPD RI yang dinilai layak adalah Sultan Bachtiar Najamudin, Tamsil Linrung, Yoris Raweyai, dan GKR Hemas
  • Wapres dari DPD dinilai tidak partisan dan mampu menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah

WartaPurwakarta - Wacana pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memantik respons dari kalangan pengamat politik. Kali ini, dorongan datang agar Presiden Prabowo Subianto melirik figur pengganti dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, lembaga yang secara konstitusional menjadi wadah resmi perwakilan daerah.

Pandangan itu disampaikan pengamat politik dari Arah Institute, Sunardi Panjaitan, pada Senin (16/11/2026). Ia menegaskan bahwa DPD RI merupakan satu-satunya lembaga negara yang mengemban mandat mewakili aspirasi dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, sehingga figur Wapres pengganti Gibran yang berasal dari lembaga tersebut dinilai sangat relevan secara logika politik maupun konstitusional.

"Patut untuk Bapak Prabowo pikirkan kiranya dapat mempertimbangkan Wapres pengganti Gibran ini dari representasi resmi daerah yang ada dalam lembaga negara, yaitu DPD RI," kata Sunardi.

Menurut Sunardi, salah satu persoalan yang selama ini mengganjal jalannya pemerintahan adalah lemahnya saluran antara kebijakan pusat dan pelaksanaannya di daerah. Banyak program yang matang secara konsep justru terhenti di tengah jalan karena tidak ada penghubung yang solid antara Istana dan pemerintah daerah. DPD RI, kata dia, bisa mengisi peran itu.

Ia menyebut empat pimpinan DPD RI periode saat ini sebagai nama-nama yang layak masuk pertimbangan. Keempatnya adalah Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, serta tiga Wakil Ketua yakni Tamsil Linrung, Yoris Raweyai, dan GKR Hemas.

"Keempat representasi resmi daerah tersebut patut untuk dipertimbangkan oleh Bapak Prabowo untuk menjadi Wakil Presidennya, guna menjembatani kepentingan daerah dalam pemerintahan Prabowo ke depan," tegasnya.

Sunardi menilai keempat figur itu memiliki keunggulan karena tidak terikat pada satu kekuatan partai tertentu. Mereka diterima lintas partai, lintas kelompok, dan lintas provinsi, sehingga dinilai tidak akan menimbulkan gesekan di dalam koalisi pemerintahan.

"Siapa pun nama yang dikirim DPD RI siap mensukseskan pemerintahan Prabowo. Itu pernyataan yang konsisten dari Ketua DPD RI sejak awal mendukung Presiden Prabowo," ujarnya.

Dari sisi strategis, Sunardi memaparkan tiga keuntungan utama jika Prabowo memilih Wapres dari DPD. Pertama, tidak akan muncul fenomena matahari kembar karena pimpinan DPD terbiasa bekerja secara kolektif. Kedua, program pemerintah akan lebih mudah menyentuh lapisan bawah karena Wapres berlatar belakang daerah memahami langsung persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan kebutuhan riil masyarakat. Ketiga, koalisi pemerintahan dapat lebih stabil karena DPD diterima semua kekuatan politik.

"Tidak partisan. Wapres dari DPD tidak akan membawa kepentingan satu partai, tapi kepentingan 38 provinsi," ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya sosok Wapres yang memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi daerah-daerah di luar pusat kekuasaan.

"Indonesia butuh Wapres yang bisa menjembatani kepentingan daerah dan pusat. DPD adalah jawabannya. Prabowo butuh Wapres yang tidak hanya paham Jakarta, tapi paham Kupang, Timika, Bengkulu, hingga Papua," ujar Sunardi.

Meski demikian, Sunardi mengingatkan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan kepala negara.

"Nama-nama dari DPD RI bisa menjadi salah satu pilihan serius presiden. Tapi keputusan akhir figur Wakil Presiden tetap menjadi hak prerogatif Bapak Presiden Prabowo," imbuhnya.

Sumber: INDOPOSCO - Politik