- Amir Hamzah mengingatkan surat pengunduran diri Gibran tidak boleh menghentikan proses pemakzulan yang disuarakan masyarakat
- DPR dan MPR didorong tetap menjalankan kewenangan sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945
- Amir menegaskan pembahasan calon pengganti Gibran tidak boleh mendahului kepastian hukum status jabatan Wapres
WartaPurwakarta - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden dinilai harus diselesaikan melalui koridor konstitusi, bukan sekadar dijadikan alat manuver politik. Pandangan itu disampaikan pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, yang menegaskan bahwa surat pengunduran diri yang telah disampaikan Gibran kepada MPR maupun Presiden Prabowo Subianto tidak bisa serta-merta memadamkan tuntutan publik soal pemakzulan.
"Surat pengunduran diri Gibran itu masalah konstitusi, bukan masalah kekuasaan. Oleh karena itu, dalam rangka mengelola kekuasaan, MPR jangan membalikkan konstitusi," kata Amir, dikutip Sabtu 14 November 2026.
Menurut Amir, langkah penyampaian surat pengunduran diri tersebut merupakan sikap politik yang tetap harus dibingkai dalam kerangka hukum tata negara. Ia menekankan bahwa pengunduran diri tidak secara otomatis menggugurkan kewajiban DPR untuk menjalankan fungsi pengawasannya dalam mekanisme pemberhentian Wakil Presiden.
Amir secara khusus mendorong DPR agar tidak mengabaikan ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang secara tegas mengatur prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di tengah masa jabatan.
"Apapun alasannya, persoalan Gibran harus diproses secara konstitusional. DPR dan MPR harus menjalankan kewenangan mereka sesuai mekanisme Pasal 7A dan 7B UUD 1945," kata Amir.
Lebih jauh, Amir mengaitkan polemik jabatan Gibran dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang telah menarik perhatian luas dari publik. Berbagai persoalan hukum seputar persyaratan dan legitimasi jabatan Wakil Presiden, menurutnya, menuntut respons serius dari seluruh lembaga negara yang berwenang.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Ia juga mengingatkan agar wacana mengenai siapa calon pengganti Gibran tidak dilontarkan sebelum ada kepastian hukum yang jelas terkait status jabatan Wakil Presiden saat ini. DPR dan MPR, kata Amir, perlu menahan diri dari langkah politik maupun kelembagaan yang bersifat mendahului proses konstitusional yang semestinya ditempuh.
"Selama belum ada keputusan MPR mengenai pemakzulan Gibran sesuai mekanisme Pasal 7A dan 7B, jangan mendahului dengan proses penggantian Wapres. Konstitusi harus dijalankan secara utuh," pungkas Amir.
Sumber: RMOL