Poin Penting
  • Penyelidikan dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto didesak tuntas hingga mengungkap dalang utama
  • Penegak hukum diminta segera menyidangkan para tersangka berlandaskan bukti konkret
  • Muncul gagasan pembentukan peradilan khusus yang disandingkan dengan Mahkamah Militer Luar Biasa

WartaPurwakarta - Sorotan masyarakat terus tertuju pada perkara dugaan intersepsi ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian. Menanggapi situasi tersebut, pakar intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai aparat penegak hukum harus menuntaskan perkara ini secara menyeluruh, termasuk membongkar siapa aktor intelektual di balik aksi tersebut.

Amir mengingatkan agar proses hukum tidak terhenti hanya pada nama-nama yang sejauh ini telah diumumkan. Terlebih, desas-desus mengenai motif politik tingkat tinggi di balik peristiwa ini terus bergulir.

“Kalau kita melihat persoalan penyadapan ini, ada berbagai spekulasi yang berkembang. Bahkan muncul dugaan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan upaya menjatuhkan Presiden. Karena itu, aparat penegak hukum harus mengungkapnya secara terang-benderang berdasarkan bukti,” kata Amir, dikutip Senin 16 November 2026.

Menurut analisisnya, gangguan terhadap jalannya pemerintahan Prabowo bisa bersumber dari berbagai elemen kekuatan, baik kelompok oligarki domestik, tekanan kepentingan asing, maupun kombinasi kedua belah pihak. Amir juga menggarisbawahi adanya potensi kelompok tertentu yang sengaja menunggangi kepentingan luar negeri demi melemahkan kebijakan kabinet.

Mengenai kelanjutan proses penegakan hukum, Amir mendorong agar pihak-pihak yang telah menyandang status tersangka lekas diseret ke meja hijau. Langkah cepat ini dinilai penting untuk menghentikan polemik yang berpotensi memicu ketidakpastian di ruang publik.

“Saya berpikir lebih baik proses peradilan terhadap para tersangka yang sudah ada segera dilakukan. Jangan terlalu lama. Siapa pun yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” kata Amir.

Di samping itu, Amir turut melemparkan wacana pembentukan forum pengadilan tersendiri untuk mengadili kasus ini, yang ia analogikan serupa dengan keberadaan Mahkamah Militer Luar Biasa pada masa terdahulu.

Sumber: RMOL