Poin Penting
  • MK dalam putusannya 6 Oktober 2026 tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan
  • Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai surat terbuka FPP TNI menggunakan bahasa konstitusi dan hukum, bukan bahasa kekuasaan
  • FPP TNI meminta masyarakat menjaga ketertiban dan menghindari tindakan anarkis, serta mendesak DPR dan MPR menjalankan fungsi konstitusional

WartaPurwakarta - Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah memberikan apresiasi terhadap surat terbuka Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI) yang merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai surat tersebut mengandung pesan kebangsaan yang kuat dan disampaikan melalui pendekatan konstitusional.

"Saya melihat bahasa yang digunakan FPP TNI sangat bagus. Mereka tidak berbicara dengan bahasa kekuasaan, tetapi bahasa konstitusi, hukum dan kedaulatan rakyat," kata Amir, dikutip Minggu, 11 Oktober 2026.

Surat terbuka itu ditujukan kepada Presiden, DPR, MPR, MK, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Kapolri. Menurut Amir, pilihan para purnawirawan untuk menyuarakan pendapat lewat jalur konstitusional mencerminkan kedewasaan bersikap. Bobot surat tersebut, lanjutnya, turut diperkuat oleh kehadiran sejumlah perwira senior TNI dalam forum itu, termasuk beberapa di antaranya yang tercatat sebagai pemohon dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di MK.

"Ketika mereka menyampaikan bahwa yang dibela adalah konstitusi dan kedaulatan rakyat, menurut saya itu harus dibaca sebagai pesan kebangsaan," ujar Amir.

Dalam putusan yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. MK turut menjelaskan bahwa certificate of attendance beserta dokumen akademik yang dipakai sebagai landasan penerbitan surat keterangan penyetaraan tidak membuktikan keberhasilan menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Kendati demikian, permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing.

Amir menegaskan, justru di titik itulah seruan FPP TNI layak mendapat perhatian serius. Forum tersebut dalam surat terbu­kanya mendesak seluruh penyelenggara negara agar menghormati dan melaksanakan putusan MK secara jujur, konsekuen, transparan, serta sesuai koridor konstitusi.

"FPP TNI tidak mengatakan bahwa persoalan ini harus diselesaikan dengan cara di luar hukum. Justru mereka meminta semua proses ditempuh melalui mekanisme konstitusional. Ini bahasa para negarawan," kata Amir.

Ia juga menyoroti seruan FPP TNI kepada DPR dan MPR agar menjalankan fungsi konstitusional apabila terdapat dugaan pelanggaran serius terkait persyaratan jabatan Wapres. Menurut Amir, penyelesaian persoalan semacam ini seharusnya dikembalikan kepada lembaga yang memang berwenang.

"Kalau ada persoalan hukum dan konstitusi, tentu mekanismenya harus dikembalikan kepada lembaga yang memang mempunyai kewenangan. DPR, MPR dan lembaga penegak hukum harus bekerja berdasarkan aturan, bukan tekanan politik," kata Amir.

Satu hal lain yang digarisbawahi Amir adalah imbauan FPP TNI kepada masyarakat agar menjaga ketertiban, persatuan, dan kedamaian, serta menjauhkan diri dari kekerasan maupun tindakan anarkis.

"Ini poin yang sangat penting. Mereka tidak mengajak rakyat melakukan tindakan anarkis. Mereka mengajak rakyat mengawal proses konstitusional. Artinya, yang dikedepankan adalah hukum," pungkas Amir.

Sumber: RMOL