- Gaya komunikasi Prabowo dinilai bergeser dari konfrontatif menjadi lebih rekonsiliatif dan inklusif
- Pesan pemerintah masih terkendala koordinasi antarkementerian dan pernyataan pejabat yang tidak selaras
- Bakom didorong menerapkan komunikasi dua arah dengan pendekatan bottom up
WartaPurwakarta - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto mengalami perubahan sejak memimpin Indonesia. Menurut dia, pendekatan yang sebelumnya dikenal tegas dan cenderung konfrontatif kini lebih mengarah pada rekonsiliasi serta keterbukaan.
Perubahan tersebut, kata Jamiluddin, tercermin dari pesan-pesan Prabowo yang semakin mengedepankan persatuan nasional, stabilitas politik, dan kerja sama antar-kepemimpinan. Prabowo juga dinilai lebih banyak menyampaikan program secara jelas serta menggunakan retorika persatuan dibandingkan gaya komunikasinya sebelum menjadi presiden.
Meski demikian, efektivitas komunikasi pemerintah masih menghadapi persoalan. Jamiluddin menyebut koordinasi yang belum solid di antara kementerian serta pernyataan sejumlah pejabat yang tidak sejalan kerap menimbulkan polemik.
Ia juga melihat adanya jarak antara optimisme yang disampaikan pemerintah dan kondisi ekonomi yang dialami masyarakat. Situasi itu, terutama ketika daya beli melemah, berpotensi membuat publik mempertanyakan klaim keberhasilan pemerintah.
“Jika komunikasi hanya fokus pada klaim keberhasilan sementara daya beli masyarakat tertekan, publik akan merespons secara kritis. Publik bisa saja menilai klaim keberhasilan itu hanya isapan jempol,” ujarnya, Senin, 19 Oktober 2026.
Jamiluddin berpandangan, pemerintah perlu memperkuat pengaturan komunikasi melalui Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom. Namun, menurut dia, lembaga tersebut tidak cukup hanya menyampaikan kepentingan pemerintah, melainkan juga harus menjawab kebutuhan informasi masyarakat.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Jadi, agar orkestrasi pesan dapat diwujudkan maka Bakom dan badan komunikasi pemerintah lainnya harus sama-sama menggunakan pendekatan bottom up, bukan top down,” tegas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.
Ia menambahkan, sistem komunikasi nasional dibutuhkan untuk memperlancar pertukaran informasi dari pemerintah pusat ke daerah sekaligus membawa aspirasi masyarakat ke tingkat pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, komunikasi publik diharapkan berlangsung secara dua arah.
Sumber: RMOL