Poin Penting
  • Sandri Rumanama menyoroti perlunya peningkatan hasil meski ada capaian positif
  • Pemerintah mengklaim swasembada pangan, rekor cadangan beras, dan penetapan harga gabah Rp6.500 per kg
  • Satgas PKH melaporkan penyelamatan aset negara sekitar Rp52 triliun dalam dua tahun

WartaPurwakarta - Sandri Rumanama, pendiri organisasi Kontra Narasi, menyampaikan penilaiannya pada Selasa malam, 13 Oktober 2026, di Jakarta. Ia berpendapat bahwa pemerintah berhasil melaksanakan beberapa kebijakan strategis meski masih dihadapkan pada banyak tantangan. “Kita apresiasi beberapa langkah strategis pemerintah sukses meski banyak PR lain,” ujarnya. Namun, Sandri menambahkan bahwa hasil yang diperoleh belum optimal karena masa jabatan baru mencapai dua tahun. “Harus ditingkatkan masih belum maksimal, kan baru 2 tahun,” tegasnya.

Menurut Sandri, pencapaian utama pemerintah mencakup sektor pertanian, energi, kesehatan, pendidikan, serta regulasi. Ia menyebut pemerintah telah mengumumkan tercapainya swasembada pangan untuk komoditas tertentu dan mencatat cadangan beras tertinggi dalam sejarah Indonesia. Produksi beras dan jagung meningkat signifikan, dengan perkiraan produksi beras di Sumatera Selatan mencapai empat juta ton. Pemerintah juga menetapkan harga gabah sebesar enam ribu lima ratus rupiah per kilogram untuk melindungi kesejahteraan petani.

Di bidang energi, pemerintah berhasil menghasilkan dan mengoperasikan solar B50 berbahan baku kelapa sawit, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor solar. Program sosial yang mendapat sorotan meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyalurkan miliaran porsi, serta layanan cek kesehatan gratis bagi lebih dari seratus juta warga. Selain itu, ratusan ribu ruang belajar telah didigitalisasi untuk mendukung proses pendidikan.

Sandri menyoroti pula langkah pemerintah dalam mengefisienkan anggaran, menertibkan lahan sawit ilegal, serta membentuk badan pengelola investasi Danantara. Ia mencatat penyelesaian ratusan permasalahan regulasi dalam waktu singkat, dan keberhasilan membuka akses pasar ekspor melalui perjanjian CEPA dengan Uni Eropa dan Kanada. Pemerintah juga berkontribusi mengirimkan pasukan perdamaian ke misi PBB.

“Yang tak kalah penting, kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam bidang pemberantasan korupsi dan penyelamatan aset negara berfokus pada penguatan penegakan hukum, optimalisasi penerimaan negara, dan penertiban kawasan hutan juga menuai keberhasilan,” kata Sandri. Ia menambahkan, “Dalam kurun waktu dua tahun pemerintahan, total uang dan aset negara yang berhasil diselamatkan mencapai puluhan triliun rupiah, termasuk akumulasi sekitar Rp52 triliun oleh Satgas PKH) serta penertiban jutaan hektare kawasan hutan dan perkebunan sawit/tambang ilegal. Dana hasil penyelamatan tersebut dialokasikan untuk program prioritas rakyat, seperti perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan.”

Sumber: RMOL