- Presiden Prabowo mengumpulkan sekitar 800 perwira tinggi TNI dan Polri di Istana Negara
- Pengamat menilai agenda tersebut bukan sekadar pertemuan rutin melainkan langkah strategis menyamakan visi keamanan
- Sinergi kedua institusi ditekankan tanpa tumpang tindih kewenangan konstitusional
WartaPurwakarta - Pengumpulan sekitar 800 perwira tinggi TNI dan Polri oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Rabu, 7 Oktober 2026, dinilai sarat makna strategis dan melampaui seremoni formal tahunan.
Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting memandang agenda tersebut sebagai sarana krusial demi menyelaraskan pandangan terkait haluan kebijakan negara, di samping mematangkan kesiagaan aparat menghadapi eskalasi spektrum ancaman yang makin rumit.
“Ini menunjukkan keseriusan Presiden dalam membangun konsolidasi pertahanan dan keamanan nasional sekaligus memastikan adanya kesamaan visi menghadapi tantangan ke depan,” kata Ginting, dikutip Jumat, 9 Oktober 2026.
Menurut Ginting, instruksi Kepala Negara perihal dorongan profesionalisme, pembenahan jenjang pendidikan serta latihan, pengadopsian teknologi, hingga kesiapan menangkal perang siber, hibrida, peranti nirawak atau drone, dan teknologi informasi, sangat kontekstual dengan situasi kekinian.
Ia memaparkan bahwa tolok ukur pertempuran masa kini tak melulu bersandar pada banyaknya tentara serta alutsista konvensional semata, melainkan bertumpu pada mutu kapasitas aparaturnya.
“Militer dan kepolisian masa depan membutuhkan personel yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga mampu berpikir strategis, menguasai teknologi dan memahami dinamika geopolitik,” kata Ginting.
Ginting menyambut positif seruan Presiden yang meminta pimpinan aparat menyingkirkan ego sektoral. Ia menuturkan, spektrum ancaman mulai dari terorisme, peredaran narkoba, tindak pidana perdagangan orang, kejahatan digital, kerusuhan sosial, musibah bencana, gangguan instalasi vital, hingga taktik perang hibrida memang menuntut keterpaduan antarlembaga.
Kendati demikian, ia menggarisbawahi bahwa kolaborasi tersebut wajib berpijak pada batas batas tugas pokok dan fungsi yang telah diatur regulasi.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“TNI mempunyai mandat utama dalam pertahanan negara, sedangkan Polri mempunyai mandat utama dalam keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Karena itu, sinergi harus dibangun melalui koordinasi, bukan tumpang tindih kewenangan,” kata Ginting.
Pemisahan peran tersebut, tegas Ginting, merupakan fondasi utama arsitektur demokrasi di era pascareformasi, sehingga institusi militer tidak boleh mengambil alih ranah kepolisian, begitu pula sebaliknya.
“Presiden memang membutuhkan TNI dan Polri yang solid. Tetapi soliditas itu harus berarti solid dalam menjalankan konstitusi dan hukum, bukan solid dalam kepentingan politik praktis,” pungkas Ginting.
Sumber: RMOL