- Erizal dari ABC Riset dan Consulting menilai Prabowo sebenarnya tertarik menggandeng Pramono Anung sebagai Wapres pengganti Gibran
- Restu PDIP menjadi kendala utama karena partai tersebut lebih menginginkan Puan Maharani yang dipilih
- Partai koalisi pemerintah seperti Golkar dan PAN mendorong Prabowo memilih kader internal Gerindra
WartaPurwakarta - Spekulasi seputar siapa yang akan menduduki kursi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka kian menghangat. Direktur ABC Riset dan Consulting, Erizal, mengemukakan pandangan bahwa Presiden Prabowo Subianto sesungguhnya menaruh minat pada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk mengisi posisi yang ditinggalkan tersebut.
Jabatan RI-2 kosong setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mundur pada Kamis (12/11/2026). Sebagai langkah lanjutan, MPR telah menjadwalkan Sidang Paripurna pada Rabu (9/12/2026) guna memilih dan sekaligus melantik salah satu dari dua nama calon Wapres yang akan diusulkan oleh Presiden Prabowo.
Kendati perbincangan soal calon Wapres mulai mengerucut ke sejumlah figur dari tubuh Partai Gerindra, Erizal melihat perhatian Prabowo justru tertuju pada Pramono Anung. Meski begitu, ia menilai gagasan itu sulit direalisasikan begitu saja.
"Tapi sayangnya Pramono Anung ini orangnya ribet," ujar Erizal dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Erizal menjelaskan bahwa kerumitan itu bersumber dari dua hal. Pertama, belum ada kepastian apakah Pramono sendiri bersedia mendampingi Prabowo hingga akhir masa jabatan pada 2029. Kedua, persetujuan dari PDI Perjuangan selaku partai induk Pramono masih menjadi pertanyaan besar.
"Tapi kalau mau pun, PDIP belum tentu pula merelakan. PDIP malah maunya Puan Maharani yang diambil Presiden Prabowo sebagai Wapresnya," jelas Erizal.
Selain kendala dari sisi PDIP, hambatan juga muncul dari dalam koalisi pendukung pemerintahan sendiri, termasuk Partai Golkar, PAN, Demokrat, hingga Gerindra. Menurut Erizal, kemauan partai-partai koalisi untuk menerima figur dari luar barisan sangat ditentukan oleh siapa nama yang diajukan.
"Kalau Pramono Anung mungkin mau (diterima partai koalisi pemerintah), tapi bagaimana kalau Puan Maharani," ucapnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Kondisi tersebut lantas memicu desakan dari sejumlah partai koalisi, khususnya Golkar dan PAN, agar Prabowo lebih mengutamakan kader dari internal Partai Gerindra untuk menempati posisi Wapres.
"Kenapa? Daripada lepas ke PDIP, lebih baik untuk diri kita sendiri saja. Kira-kira begitulah. Koalisi dengan PDIP itu memang tidak mudah pula. Pilpres 2024 pun, betapa sulitnya Prabowo bertemu dengan Megawati," pungkas Erizal.
Sumber: Pojok Satu