Poin Penting
  • Presiden Prabowo melakukan dua kali perombakan kabinet dalam kurang dari sebulan
  • Pengamat politik Bawono Kumoro menilai perubahan tersebut mencerminkan upaya menjaga kesinambungan teknokratis di tengah dinamika politik
  • Penunjukan Arrmanatha Nasir sebagai Menlu dan Suahasil Nazara sebagai Menkeu dianggap relevan dengan rekam jejak profesional mereka

WartaPurwakarta - Dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto sudah dua kali merombak susunan kabinetnya. Langkah tersebut dipandang sebagai upaya menata kembali pola koordinasi pemerintahan dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan politik dan kapabilitas teknokratis para pejabat.

Pengamat politik Bawono Kumoro menyatakan bahwa perombakan kabinet bukan sekadar soal pergantian wajah. Menurutnya, perubahan formasi di jajaran pemerintahan semestinya mampu mendorong percepatan pelaksanaan program serta pencapaian sasaran yang sudah dicanangkan.

Sebelumnya, pada Senin (14/9), Presiden Prabowo melantik Suahasil Nazara untuk mengisi kursi Menteri Keuangan. Dua pekan kemudian, sejumlah posisi strategis lainnya turut dirombak, termasuk jabatan Menteri Luar Negeri dan Kapolri.

Arrmanatha Nasir ditunjuk untuk menempati posisi Menteri Luar Negeri, menggantikan Sugiono yang kemudian bergeser ke jabatan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia. Sementara itu, politikus Partai Golkar Bahlil Lahadalia memperoleh mandat ganda sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Bawono menjelaskan, rangkaian perubahan itu memperlihatkan bahwa Presiden Prabowo tengah menata ulang mekanisme koordinasi dan kerja pemerintahan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar pascaperombakan terletak pada kemampuan memastikan peralihan jabatan tidak memunculkan periode adaptasi berkepanjangan yang justru memperlambat kinerja pemerintah.

"Publik tidak semata melihat siapa saja yang masuk dan keluar dari kabinet. Yang jauh lebih penting adalah apakah perubahan tersebut mampu mempercepat pencapaian target-target pemerintahan," ujar Bawono.

Menurut penilaiannya, keseimbangan antara representasi politik dan kompetensi teknokratis merupakan faktor krusial dalam membangun pemerintahan yang berdaya guna.

"Sebuah pemerintahan memang membutuhkan dukungan politik yang solid. Namun, kehadiran pejabat pemerintahan dengan kemampuan mumpuni untuk menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur juga tidak kalah penting," katanya.

Bawono menilai beberapa keputusan Presiden dalam perombakan terakhir ini memperlihatkan adanya kehendak untuk mempertahankan kesinambungan teknokratis di tengah dinamika politik. Penunjukan Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, misalnya, dianggap sejalan dengan pengalaman panjangnya di ranah diplomasi. Hal serupa berlaku untuk penempatan Suahasil Nazara di Kementerian Keuangan.

Selain itu, masuknya Luki Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan juga dinilai Bawono sebagai bagian dari strategi menjaga kesinambungan tata kelola kebijakan ekonomi dan fiskal.

"Ini mencerminkan ikhtiar politik Presiden Prabowo untuk memastikan kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari reshuffle kabinet kali ini," ujar Bawono.

Sumber: INDOPOSCO - Politik