- Pengamat politik Hendri Satrio menilai polemik pengunduran diri Gibran harus menjadi cermin evaluasi cara memperoleh jabatan publik
- Hensa menyebut presiden seharusnya tidak mendorong anggota keluarga ke panggung kekuasaan sebelum benar-benar siap
- Jika Gibran mundur, MPR wajib menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden baru sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945
WartaPurwakarta - Polemik seputar kemungkinan mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan dari pengamat politik Hendri Satrio. Pria yang kerap disapa Hensa itu menilai situasi ini semestinya mendorong Indonesia untuk merenungkan kembali bagaimana seseorang bisa sampai menduduki jabatan publik yang strategis.
Bagi Hensa, kompetensi dan proses panjang harus menjadi tolok ukur utama, bukan sekadar popularitas, kedekatan, maupun alasan-alasan pendukung lainnya.
"Pelajaran yang paling berharga adalah bahwa jabatan itu butuh proses, jabatan itu tidak butuh alasan. Dulu kan pada saat kampanye kan ada alasan-alasan bahwa bayangkan saja, seorang Gibran dibandingkan dengan Hatta, dibandingkan dengan Sjahrir, yang waktu itu masih muda-muda juga, ya nggak usah pakai alasan-alasan, tapi lihat kompetensinya, dan sangat disayangkan isu kemunduran dirinya ini juga gara-gara kompetensi," kata Hensa dalam podcast di kanal YouTube miliknya, dikutip pada Rabu (11/11/2026).
Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu menegaskan bahwa kesiapan seseorang untuk mengemban jabatan publik mestinya sudah diperhitungkan jauh sebelum ia benar-benar menduduki posisi tersebut. Persoalan kapasitas yang baru mencuat setelah seseorang terlanjur berada di kursi penting dinilainya sebagai sesuatu yang seharusnya bisa dicegah sejak awal.
Hensa bahkan secara tegas menyinggung tanggung jawab seorang presiden terhadap anggota keluarganya yang hendak terjun ke dunia kekuasaan. Gibran sendiri merupakan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 ketika Jokowi masih aktif menjabat.
"Bila memang belum siap sebagai pejabat, walaupun dia anaknya presiden, harusnya si presiden lebih memahami untuk tidak memaksakan anaknya muncul ke permukaan sebelum dia siap," jelas Hensa.
Selain persoalan kompetensi, Hensa juga menyoroti pentingnya menjaga aturan dari intervensi kepentingan pihak tertentu. Menurutnya, regulasi yang diubah hanya demi memuluskan jalan bagi figur tertentu berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam kehidupan demokrasi.
Pernyataan itu merujuk pada pencalonan Gibran di Pilpres 2024, yang dimungkinkan setelah Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
"Pelajaran selanjutnya adalah tidak perlu mengubah-ubah aturan untuk mendongkrak atau mendorong seseorang," tulis penulis buku Riah Riuh Komunikasi itu.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Hensa menambahkan, polemik ini pada akhirnya memperlihatkan bahwa kepercayaan publik terhadap proses politik dan konstitusi tidak bisa dipisahkan dari persoalan jabatan publik itu sendiri.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa apabila Gibran benar-benar memilih mundur, Indonesia masih harus menempuh mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan posisi wakil presiden. Merujuk Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR wajib menggelar sidang paling lambat 60 hari guna memilih wakil presiden dari dua nama yang diusulkan presiden.
Hensa juga menyinggung sejumlah polemik yang selama ini menjadi perhatian publik, mulai dari persoalan ijazah Jokowi, riwayat pendidikan Gibran, hingga kasus penyadapan, sebagai bagian dari ketidakpastian yang mungkin memperoleh kejelasan apabila proses konstitusional itu benar-benar bergulir.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional