Poin Penting
  • Iqbal Themi menilai wacana Pansus Gibran sebagai ujian fungsi pengawasan DPR
  • Ia menekankan karhutla harus ditangani lewat Pansus yang mengkaji akar penyebab, bukan hanya pemadaman
  • Dampak asap lintas batas negara memberi tekanan bagi DPR untuk segera membentuk Pansus Karhutla

WartaPurwakarta - Pengamat politik sekaligus Direktur SCL Taktika Konsultan, Iqbal Themi, menyatakan pada Jumat, 16 Oktober 2026, bahwa usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi peluang untuk menguji konsistensi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Menurut Iqbal, isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga layak dimasukkan ke dalam agenda pengawasan yang lebih mendalam. Ia menambahkan, “Mengemukanya wacana Pansus Gibran menunjukkan DPR memiliki ruang menggunakan instrumen politiknya. Karhutla juga membutuhkan keberanian pengawasan yang sama, apalagi dampaknya sudah melintasi batas negara.”

Ia menyoroti bahwa dampak asap yang meluas hingga ke negara‑negara tetangga menambah urgensi tindakan. “Kalau asap Indonesia sudah mengganggu masyarakat negara lain dan menjadi pembicaraan antarnegara, ini sudah menyangkut kredibilitas pemerintah dan posisi Indonesia di kawasan,” kata Iqbal.

Menanggapi cara kerja Pansus, Iqbal menegaskan bahwa fokusnya harus pada penyelidikan akar penyebab kebakaran, bukan sekadar evaluasi penanggulangan. “Yang harus dibuka bukan hanya bagaimana api dipadamkan, tetapi mengapa persoalan yang sama terus berulang. Apakah pencegahannya gagal, pengawasannya lemah, koordinasinya bermasalah, atau penegakan hukumnya tidak memberikan efek jera,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sorotan internasional seharusnya menjadi dorongan bagi DPR untuk memanfaatkan seluruh instrumen pengawasan yang dimilikinya. “Jangan sampai justru negara tetangga yang lebih keras mempertanyakan dampak karhutla, sementara DPR kita tidak menggunakan seluruh instrumen pengawasan yang dimilikinya,” tegas Iqbal.

Akhirnya, Iqbal berpendapat bahwa pembentukan Pansus Karhutla bukan sekadar isu lingkungan, melainkan berkaitan dengan keselamatan serta kesehatan masyarakat, serta menunjukkan sejauh mana negara berkomitmen melindungi warganya. “Karena itu, DPR harus berani membentuk Pansus Karhutla. Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat serta sejauh mana negara benar-benar hadir melindungi warganya,” pungkasnya.

Sumber: RMOL