- Pengamat intelijen Amir Hamzah menilai calon wapres dari Gerindra tidak harus berasal dari Jawa
- Adam Malik dari Pematangsiantar menjadi contoh wapres luar Jawa di era Soeharto (1978-1983)
- Wapres terpilih dinilai harus mampu menjaga stabilitas nasional dan menghadapi potensi resistensi oligarki
WartaPurwakarta - Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah berpendapat bahwa Presiden Prabowo Subianto terbuka untuk menunjuk figur pendamping dari kalangan Partai Gerindra yang tidak berasal dari Pulau Jawa. Menurutnya, pertimbangan asal daerah atau primordialisme seharusnya bukan faktor penentu dalam pemilihan wakil presiden.
Amir menegaskan bahwa kapasitas, integritas, dan kemampuan menjaga stabilitas nasional jauh lebih relevan dijadikan tolok ukur. Ia mengingatkan bahwa sejarah kepemimpinan Indonesia sudah membuktikan hal tersebut.
"Siapa pun wapres dari Gerindra bisa dari luar Jawa. Era Soeharto, Wapres pernah berasal dari luar Jawa," kata Amir, dikutip Selasa 17 November 2026.
Salah satu preseden yang ia sebut adalah Adam Malik, politisi kelahiran Pematangsiantar, Sumatera Utara, yang mendampingi Presiden Soeharto sebagai wakil presiden pada periode 1978 hingga 1983.
Amir juga mendorong agar Prabowo mempertimbangkan faktor representasi geografis secara lebih luas. Ia menilai kepemimpinan nasional semestinya mencerminkan keberagaman wilayah dan kekuatan politik, mengingat Indonesia tidak hanya terdiri dari Pulau Jawa.
Di luar soal asal daerah, Amir menyoroti tantangan substantif yang bakal dihadapi pemerintahan Prabowo hingga 2029. Ia menilai sosok wapres yang dibutuhkan bukan sekadar yang paling kuat secara politik, melainkan yang sanggup membantu presiden merespons berbagai tekanan selama masa jabatan berlangsung.
Salah satu tekanan yang ia soroti berkaitan dengan komitmen Prabowo dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945, khususnya soal pengelolaan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Kebijakan ke arah itu, menurut Amir, berpotensi membentur kepentingan kelompok oligarki yang selama ini diuntungkan dari penguasaan sumber daya nasional.
"Prabowo harus menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945. Kepentingan negara dan rakyat harus menjadi prioritas. Presiden juga harus bebas dari praktik KKN dan primordialisme," ujar Amir.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Apabila kebijakan pemerintah sungguh-sungguh diarahkan untuk membenahi tata kelola sumber daya nasional, Amir memperkirakan resistensi dari kelompok yang merasa dirugikan bukan sesuatu yang mustahil muncul.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya wapres yang menguasai dinamika politik, memahami isu intelijen dan keamanan, sekaligus cakap membangun komunikasi lintas kekuatan politik.
"Targetnya, Wapres yang dipilih harus mampu memberikan stabilitas nasional, terlebih ketika muncul berbagai ancaman terhadap Presiden Prabowo," pungkas Amir.
Sumber: RMOL