- Penguatan sektor ekonomi syariah dan UMKM dinilai strategis dalam memperkokoh kemandirian daerah selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto
- Forum Diskusi Green Nagan di Nagan Raya mendorong generasi muda mengimplementasikan prinsip syariah pada aktivitas perekonomian harian
- Sinergi lintas sektor dinilai mutlak untuk memaksimalkan potensi kekhususan wilayah Aceh
WartaPurwakarta - Kemandirian daerah dinilai dapat diperkokoh melalui penguatan sektor ekonomi syariah serta pemberdayaan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Arah pembangunan tersebut dipandang selaras dengan agenda prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita, khususnya terkait pemerataan ekonomi.
Gagasan tersebut mengemuka dalam Forum Diskusi Green Nagan bertajuk "Ekonomi Syariah dan Kemandirian Daerah Istimewa" yang berlangsung di Green Nagan Cafe dan Resto, Kabupaten Nagan Raya, Sabtu, 31 Oktober 2026.
Pertemuan yang melibatkan kalangan pelajar, mahasiswa, dan komunitas UMKM ini ditujukan untuk membumikan konsep syariah ke tataran praktis. Direktur Green Nagan, Ihsan Satria, menjelaskan bahwa pemahaman ekonomi berbasis syariat tidak boleh berhenti hanya sebagai teori semata.
"Momentum dua tahun Asta Cita ini menjadi kesempatan bagi kita untuk melihat bagaimana agenda pembangunan nasional dapat diterjemahkan menjadi gerakan nyata di daerah. Kami ingin mendorong generasi muda dan pelaku UMKM agar semakin memahami ekonomi syariah sebagai prinsip yang bisa diterapkan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari," tutur Ihsan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, 2 November 2026.
Ihsan mengapresiasi keseriusan Presiden Prabowo yang konsisten menitikberatkan kemandirian ekonomi kerakyatan melalui pembangunan dari tingkat bawah. Menurutnya, pendekatan ini menjadi peluang strategis bagi Aceh untuk mengoptimalkan potensi lokal sejalan dengan status kekhususan yang dimilikinya.
"Di era pemerintahan Presiden Prabowo, peluang pengembangan ekonomi syariah dan kemandirian daerah semakin terbuka. Harapannya, berbagai agenda pembangunan inklusif ini dapat diwujudkan secara optimal hingga menyentuh masyarakat di daerah," kata Ihsan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Selain fungsi permodalan atau perbankan, Ihsan menambahkan bahwa ekonomi syariah berperan sebagai fondasi untuk menegakkan prinsip keadilan, transparansi, serta kemaslahatan bersama. Oleh sebab itu, integrasi dan keterlibatan aktif antarsektor dinilai menjadi prasyarat utama keberhasilan pembangunan daerah.
"Aceh memiliki kekhususan dan potensi besar. Karena itu, perlu keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, akademisi, hingga pelaku usaha, untuk membangun ekonomi daerah yang mandiri, produktif, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat," pungkas Ihsan.
Sumber: RMOL