Poin Penting
  • Polres Bogor mengumumkan dua tersangwa produksi video asusila positif HIV
  • Netizen mengkritik pengungkapan data kesehatan pribadi yang dinilai memperburuk stigma
  • UU Kesehatan dan UU PDP melindungi kerahasiaan data medis pasien kecuali untuk kepentingan penyidikan

WartaPurwakarta - Kritik meluap di platform X menyusul langkah Polres Bogor yang membuka kondisi kesehatan dua tersangka kasus pembuatan konten pornografi berjudul "A Day In My Life". Dua pria berinisial MR (27) dan MA (23) tersebut diketahui terinfeksi Human Immunodeficiency Virus setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirilis ke publik oleh pihak kepolisian.

Reaksi penolakan dari warganet mengemuka melalui tangkapan layar yang beredar luas. Sebuah akun bercentang biru mempersoalkan alasan penyebaran rekam medis yang seharusnya tertutup rapat itu ke konsumsi massa.

"Kenapa hasil tes HIV seseorang perlu diumbar ke publik? Itu kan informasi kesehatan yang sangat pribadi. Kalau memang enggak relevan langsung sama kasusnya, kenapa harus disebut? Selain melanggar rasa privasi orangnya, penyebaran kayak gini juga gampang banget bikin stigma HIV makin parah," demikian tulis pengguna media sosial tersebut.

Gugatan warganet tersebut sejalan dengan landasan hukum yang mengatur pelindungan rahasia medis. Pasal 4 Ayat (1) huruf i dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap pasien memegang hak penuh atas keamanan data kesehatan miliknya. Regulasi lain turut mengelompokkan kondisi kesehatan sebagai kategori data pribadi yang bersifat sensitif, yakni melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Secara prosedur, aparat penegak hukum sesungguhnya diberi kewenangan untuk menelusuri riwayat medis seseorang saat memproses perkara pidana asalkan melalui permintaan resmi secara tertulis sesuai pasal pengecualian kerahasiaan medis. Akses tersebut diikat ketat dan hanya boleh bergerak dalam koridor berkas perkara maupun sidang pengadilan. Dokumen medis beralih fungsi menjadi alat bukti negara, bukan bahan konsumsi publik atau media, kecuali ada kondisi genting yang mengancam keselamatan masyarakat.

Sumber: Pojok Satu