Poin Penting
  • Porsi 20 persen dari alokasi Rp71 triliun Dana Desa difokuskan untuk memperkuat kedaulatan pangan
  • Produksi beras nasional melonjak dari 30 juta ton menjadi 34,7 juta ton beriringan dengan penghentian impor
  • Sebanyak 47.537 BUMDes kini telah berbadan hukum resmi dan menembus pasar ekspor di 49 negara

WartaPurwakarta - Pembangunan wilayah pedesaan kini diposisikan sebagai pilar krusial dalam menyokong ketahanan pangan, perbaikan nutrisi masyarakat, sekaligus penggerak roda ekonomi lokal. Fokus pembangunan kawasan pedesaan dalam rentang dua tahun terakhir dinilai telah bertransformasi dari sekadar pembangunan infrastruktur fisik menjadi penguatan kapasitas produksi serta pemberdayaan ekonomi warga.

Penilaian tersebut diutarakan oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) TAPM Pusat Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kaderisasi Masyarakat Desa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Tobaristani, dalam pernyataan resminya pada Rabu, 21 Oktober 2026.

"Dua tahun Prabowo-Gibran bukan cerita Jakarta. Ceritanya ada di desa," kata Tobaristani.

Pada periode awal pemerintahan, konsentrasi utama diarahkan guna memperkokoh kemandirian beras lewat penyetopan impor dan optimalisasi peruntukan Dana Desa. Kebijakan tersebut berjalan selaras dengan kenaikan volume produksi beras nasional dari 30 juta ton menuju 34,7 juta ton, serta pengalokasian 20 persen dari total Rp71 triliun Dana Desa untuk menunjang ketahanan pangan.

"Untuk pertama kalinya dalam sejarah, desa tidak diminta membangun gapura, tapi diminta menanam padi dan jagung," tulisnya.

Memasuki tahun kedua, orientasi swasembada diperluas pada pemenuhan asupan protein masyarakat. Berbagai target dicanangkan, meliputi pencapaian swasembada protein 2026, pembangunan tambak seluas 20.000 hektare, serta pembentukan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih.

Selain itu, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diposisikan sebagai instrumen strategis guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui perbaikan kualitas nutrisi anak.

"Ini bukan bansos. Ini investasi IQ," tulis Tobaristani mengenai program MBG.

Agar program tersebut berjalan optimal, wilayah pedesaan didorong menjadi pemasok bahan pangan pokok, seperti telur dan komoditas lainnya, bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari sisi kelembagaan ekonomi, Tobaristani memaparkan bahwa sebanyak 47.537 BUMDes kini telah berstatus badan hukum dan mengantongi NPWP. Komoditas desa seperti gula aren, ikan hias, dan kendang jimbe bahkan berhasil diekspor ke 49 negara.

Keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) juga diproyeksikan memperkuat stabilitas pasokan pangan MBG lewat pengelolaan fasilitas ruang pendingin (cold storage), unit pabrik pakan, dan jaringan distribusi. Pemanfaatan Dana Desa dinilai perlu menyasar kegiatan budidaya produktif, seperti peternakan ayam petelur, budidaya ikan lele sistem bioflok, hingga produksi maggot sebagai pakan alternatif.

"Artinya desa naik kelas. Dari objek pembangunan jadi subjek swasembada," tulisnya.

Melihat potensi tersebut, Tobaristani meminta para pendamping desa, aparatur pemerintah desa, dan pengelola BUMDes untuk mengambil peran lebih signifikan demi memenuhi kebutuhan pangan domestik sekaligus meningkatkan daya saing komoditas lokal.

"Jika SPPG butuh telur, desa kita yang kirim. Jika dunia butuh coklat, BUMDes kita yang ekspor," tulisnya.

Langkah penguatan kawasan pedesaan ini dinilai sebagai bagian vital dalam memuluskan pencapaian target Indonesia Emas 2045.

"Bangun Desa, Bangun Indonesia. Itu bukan slogan. Itu perintah Presiden," pungkas Tobaristani.

Sumber: RMOL