- Jawa Tengah menyumbang 127.906 layanan penempatan PMI atau 20,85 persen dari total penempatan nasional
- Menteri P2MI dan Gubernur Jawa Tengah menandatangani nota kesepakatan penguatan sinergi pelindungan dan penempatan
- Cilacap, Brebes, Kendal, dan Banyumas menjadi kantong utama tenaga kerja migran di wilayah Jawa Tengah
WartaPurwakarta - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi mempererat sinergi guna mengoptimalkan penempatan, pelindungan, dan pemberdayaan para pekerja migran. Komitmen tersebut dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan oleh Menteri P2MI Mukhtarudin dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang, Kamis (12/11/2026).
Langkah koordinasi ini dipicu besarnya arus tenaga kerja asal Jawa Tengah ke luar negeri. Mengacu pada data SISKOP2MI rentang 2025 hingga 9 November 2026, kementerian mencatat 613.288 layanan penempatan secara nasional. Dari angka tersebut, Jawa Tengah menyumbang sebanyak 127.906 layanan atau setara dengan 20,85 persen.
Mayoritas pekerja migran asal Jawa Tengah terserap di lima negara tujuan utama, yaitu Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Adapun konsentrasi wilayah pengirim terbesar di provinsi ini berada di Kabupaten Cilacap dengan catatan hampir 12.000 orang, disusul Brebes dan Kendal masing-masing sekitar 6.000 orang, serta Banyumas yang mencapai sekitar 4.000 orang.
Mukhtarudin mengemukakan bahwa kontribusi pekerja migran melahirkan efek berganda terhadap perekonomian lokal selain menyokong taraf hidup keluarga yang ditinggalkan.
"Uang yang dikirimkan pekerja migran langsung kepada keluarga di daerah dapat memperkuat ekonomi rumah tangga, meningkatkan daya beli masyarakat, menggerakkan UMKM, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa," kata Mukhtarudin usai seremoni penandatanganan kerja sama tersebut.
Guna menciptakan ekosistem migrasi yang aman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin mendorong peran aktif pemerintah daerah. Kemitraan Kementerian P2MI dan Pemprov Jateng ini memuat sejumlah cakupan kerja sama, mulai dari sosialisasi peluang kerja dan jalur migrasi aman, pemetaan minat calon pekerja, pelatihan dan pendidikan kecakapan, sampai pada fasilitasi layanan kesehatan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menuturkan bahwa kolaborasi lintas instansi ini ditujukan untuk memperketat pengawasan sekaligus menjamin hak dan pelindungan bagi warga Jawa Tengah yang bekerja di mancanegara agar lebih berdaya. Ia mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk bergerak bersama mengeksekusi kesepakatan ini.
"Sehingga program penempatan dan pelindungan pekerja migran dapat berjalan secara terintegrasi hingga tingkat desa," tandas Ahmad Luthfi.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional