Poin Penting
  • MA mengabulkan kasasi Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 terkait keabsahan Suket penyetaraan pendidikan setingkat SMA atas nama Gibran
  • Petisi Ahli menekankan putusan inkracht wajib dihormati seluruh pihak tanpa kecuali
  • Organisasi tersebut mengingatkan agar pembatalan Suket tidak ditafsirkan melampaui isi putusan pengadilan

WartaPurwakarta - Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli) menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) harus ditaati dan dijalankan oleh seluruh pihak sesuai amar yang tercantum di dalamnya. Putusan tersebut, yang dijatuhkan pada 30 Oktober 2026, mengabulkan permohonan kasasi Muhammad Subhan Palal menyangkut keabsahan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka.

Presiden Petisi Ahli, Pitra Romadoni Nasution, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap produk peradilan yang sudah final dan mengikat.

"Setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati dan ditaati oleh seluruh pihak tanpa terkecuali. Tidak boleh ada pihak yang merasa berada di atas hukum," kata Pitra, dikutip Minggu 8 November 2026.

Pitra menjelaskan, prinsip kepatuhan tersebut merupakan konsekuensi langsung dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.

Organisasi yang menghimpun para praktisi dan ahli hukum ini menilai, penghormatan terhadap keputusan lembaga peradilan menjadi elemen krusial untuk menjaga kewibawaan hukum, memberikan kepastian hukum, serta memelihara kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

"Perbedaan pandangan politik tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan putusan pengadilan. Apabila suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka seluruh pihak wajib menghormati konsekuensi hukumnya sesuai dengan amar putusan tersebut," kata Pitra.

Lebih lanjut, Petisi Ahli mengingatkan bahwa setiap putusan pengadilan perlu dipahami secara komprehensif, mencakup objek sengketa, pertimbangan hukum, amar putusan, hingga akibat hukum yang secara eksplisit ditetapkan oleh pengadilan.

Oleh sebab itu, menurut organisasi ini, persoalan dibatalkannya Suket yang berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka tidak sepatutnya dimaknai secara berlebihan atau dijadikan landasan untuk menarik kesimpulan hukum yang melampaui substansi putusan pengadilan.

"Siapa pun pejabatnya, apa pun jabatannya, hukum harus tetap menjadi panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Pitra.

Petisi Ahli turut menyerukan kepada seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, penyelenggara negara, partai politik, hingga masyarakat luas, agar tetap menghargai independensi kekuasaan kehakiman. Organisasi ini juga meminta agar tidak ada pihak yang membangun narasi menyesatkan terkait substansi putusan pengadilan.

"Putusan pengadilan yang telah inkrah bukan sekadar untuk diperdebatkan, melainkan wajib dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Ketaatan terhadap hukum merupakan ukuran kedewasaan demokrasi dan penghormatan terhadap konstitusi," pungkas Pitra.

Sumber: RMOL