Poin Penting
  • PKB akan mengkaji putusan MA dan MK sebelum menentukan sikap politik
  • MA menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum
  • PKB memperkuat komunikasi dengan partai politik di parlemen serta mengkaji aspirasi masyarakat sipil

WartaPurwakarta - Putusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu bahan pertimbangan Partai Kebangkitan Bangsa dalam menentukan langkah politik di parlemen.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Khozin mengatakan partainya akan menelaah putusan MA tersebut bersama putusan Mahkamah Konstitusi sebelum menetapkan sikap selanjutnya.

Ia menjelaskan, kedua putusan itu memiliki objek berbeda. Putusan MK berkaitan dengan ketentuan pencalonan presiden dan wakil presiden, sedangkan putusan MA menyangkut tindakan administratif pemerintah saat menerbitkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.

"Putusan MA mengenai keabsahan Suket penyetaraan ijazah Wapres Gibran melengkapi amar pertimbangan MK sebelumnya. Sikap dua lembaga hukum ini jadi dasar substansial langkah politik ke depannya," kata Khozin dalam keterangan tertulis, Sabtu, 31 Oktober 2026.

Menurut Khozin, MA menyatakan penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut sebagai tindakan administratif yang tidak sah dan batal demi hukum.

"Dua lembaga hukum, yakni MK dan MA telah memutuskan mengenai status Suket penyetaraan Ijazah Wapres Gibran. Putusan MK terkait dengan domain persyaratan capres/cawapres, sedangkan putusan MA terkait dengan tindakan administratif Tata Usaha Negara (TUN) melalui penerbitan Suket yang dinilai tidak sah," ujarnya.

PKB, kata Khozin, tidak akan mengambil keputusan politik tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan putusan lembaga peradilan. Ia menyebut perkembangan hukum itu akan menjadi salah satu landasan fraksi dalam menentukan sikap berikutnya.

Di tengah proses tersebut, komunikasi dengan sejumlah partai politik di parlemen terus dilakukan. Namun, Khozin belum memerinci bentuk langkah politik yang akan disiapkan bersama partai-partai tersebut.

"Indonesia adalah negara hukum. Setiap langkah harus didasari pada prinsip negara hukum. Karena itu, PKB akan menentukan langkah politiknya dengan dasar pertimbangan hukum MK dan putusan MA. Komunikasi secara intensif dengan partai-partai parlemen terus dibangun," kata Khozin.

Selain berdiskusi dengan partai politik, Fraksi PKB juga akan mempelajari aspirasi dari masyarakat sipil. Sebelumnya, sejumlah perwakilan Aliansi Kolektif Masyarakat Sipil, termasuk Ray Rangkuti, telah menyampaikan aspirasi kepada fraksi tersebut.

Khozin mengatakan masukan itu akan dikaji dan ditindaklanjuti. Ia menilai putusan MA membuat aspirasi yang disampaikan kelompok masyarakat sipil semakin relevan untuk dipertimbangkan.

"Aspirasi yang telah disampaikan kawan-kawan masyarakat sipil ke Fraksi PKB beberapa waktu lalu, akan kami kaji dan tindaklanjuti. Terlebih, setelah terbitnya putusan MA ini, aspirasi dari masyarakat sipil makin menemukan relevansinya," ujar Khozin.

Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara gugatan mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan tersebut tidak sah.

Sumber: Pojok Satu