Poin Penting
  • PKB berjanji dukung kelancaran pemerintahan Prabowo-Gibran sampai 2029
  • Pemeriksaan putusan MK tentang ijazah Gibran masih dalam tahap kajian PKB
  • DPR akan tetap menggelar rapat selama masa reses untuk selesaikan RUU Pemilu akhir 2026

WartaPurwakarta - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menegaskan komitmen partainya untuk memastikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming tetap stabil hingga tahun 2029. Pernyataan tersebut disampaikan pada Sabtu 10 Oktober 2026 di markas DPP PKB, Jakarta Pusat, saat ditanyai oleh wartawan.

Khozin menambahkan bahwa usulan pembentukan Pansus khusus untuk menelaah ijazah Gibran masih dalam proses penilaian. “Belum, sampai sejauh ini PKB belum bersikap secara resmi karena kita masih mengkaji dan mengkalkulasi salinan putusan secara lengkap. Ini kan baru 3 hari yang lalu,” ujarnya. Ia menegaskan pula, “Kita sedang menunggu salinan resminya, putusannya untuk dilakukan kajian dan kalkulasi. Ya pada saatnya nanti akan diinformasikan.”

Menurutnya, keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029 harus selaras dengan janji politik serta visi Asta Cita yang menjadi landasan PKB. Ia menilai komentar mantan Presiden Joko Widodo yang dianggap kurang tegas dalam mendukung pasangan tersebut bersifat subjektif.

Mengenai kemungkinan pembentukan panitia khusus, Khozin menyatakan regulasi Mahkamah Konstitusi memungkinkan pembentukan Pansus, namun keputusan akhir masih menanti waktu. “Kalau tanya apakah memungkinkan untuk dibentuk apa pansus, secara regulasi kan sudah disampaikan oleh MK, memungkinkan. Tapi apakah jalan itu diambil? Nah ini tinggal tunggu time will tell-lah, waktu yang akan menjawab,” katanya.

PKB juga menyatakan menghormati langkah hukum yang diambil KPU dan Bawaslu dengan melaporkan isu tersebut ke DKPP. Sementara itu, meskipun DPR memasuki masa reses dari 9 Oktober hingga 9 November 2026, PKB berencana memanfaatkan periode tersebut untuk rapat-rapat guna mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pemilu. “Ini sekarang memasuki masa reses dari tanggal 9 Oktober sampai dengan 9 November, tapi kita di masa reses ini tetap akan digunakan untuk rapat, karena target kami Panja Pemilu akhir Desember itu maksimal sudah diresmikan RUU dan naskah akademik, untuk kemudian di Januari dilakukan paripurna inisiatif, target Maret sah Undang-Undang Pemilu itu yang baru yang sudah dilakukan revisi,” jelasnya.

Sumber: Pojok Satu