- PKS akan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait polemik ijazah Gibran melalui Fraksi PKS di DPR RI
- Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menerima audiensi aliansi masyarakat sipil termasuk Ray Rangkuti dan Effendi Ghazali
- PKS mendorong DPR mengkaji temuan MK terkait kasus ijazah melalui Komisi II dan Komisi X
WartaPurwakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menyatakan kesiapan partainya meneruskan tuntutan publik terkait kontroversi ijazah Gibran Rakabuming ke parlemen. Pernyataan itu disampaikan saat ia menerima kunjungan koalisi masyarakat sipil di Kantor DPTP PKS, Jakarta.
Audiensi tersebut dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Ray Rangkuti, Effendi Ghazali, Ubaidillah Badrun, serta perwakilan dari kalangan advokat dan organisasi mahasiswa. Mereka mendesak agar hasil temuan Mahkamah Konstitusi (MK) ditindaklanjuti secara hukum dan konstitusional oleh DPR RI.
"PKS memahami aspirasi berbagai elemen masyarakat yang ingin agar putusan MK ditindaklanjuti secara hukum dan konstitusional. Jadi, permintaan itu memang sesuatu yang wajar dalam iklim demokrasi," ujar Almuzzammil Yusuf, dikutip Selasa, 13 Oktober 2026.
Menurut Almuzzammil, yang biasa disapa AMY, partainya akan memanfaatkan keberadaan Fraksi PKS di DPR RI untuk membawa aspirasi tersebut agar dikaji secara mendalam. Ia menegaskan bahwa parlemen memiliki kewajiban menjalankan fungsi pengawasan terhadap temuan lembaga peradilan.
"DPR perlu mengkaji dan menindaklanjuti temuan MK sebagai bagian dari menjalankan fungsi pengawasan. Kami akan membawa aspirasi masyarakat ke DPR RI melalui Fraksi PKS untuk dikaji di komisi terkait (komisi II dan komisi X)," jelasnya.
Almuzzammil juga menyoroti bahwa perdebatan seputar ijazah Gibran, yang kerap disebut Ijazah Gate, seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Ia berharap kasus ini bisa mendorong perbaikan proses demokrasi elektoral di Indonesia.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Mari kita ambil pelajaran dari polemik dan kegaduhan ijazah gate ini agar proses dan penyelenggaraan pemilu ke depan lebih baik," pungkasnya.
Sumber: RMOL