Poin Penting
  • PKS minta DPR menindaklanjuti putusan MK tentang syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran
  • Pengamat Nurul Fatta menilai sikap PKS mencerminkan ketegangan politik dengan Jokowi
  • PKS tampak ingin berkoalisi dengan Prabowo namun menjauhi keluarga Jokowi

WartaPurwakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menonjolkan posisi yang berbeda dibandingkan partai koalisi pemerintah lainnya dalam menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pendidikan bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengamat politik Nurul Fatta menyoroti langkah PKS yang, melalui Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Mulyanto, menuntut DPR untuk menindaklanjuti putusan MK secara menyeluruh dan terbuka.

Menurut Fatta, langkah tersebut mengindikasikan masih tersisa elemen hubungan politik yang kurang selaras antara PKS dan Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo. “Saya melihatnya tampak masih ada residu hubungan yang kurang harmonis antara PKS dan Jokowi, sejak Pilkada DKI Jakarta hingga dua periode PKS bertahan sebagai oposisi saat Jokowi menjadi presiden,” ujarnya kepada RMOL pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Fatta menafsirkan bahwa PKS kini lebih condong mempertahankan hubungan politik dengan Presiden Prabowo Subianto, namun enggan berada dalam satu barisan dengan keluarga Jokowi, khususnya Gibran yang menjabat sebagai wakil presiden. “Dalam tafsiran saya, saat ini sebenarnya PKS mau dengan Prabowonya saja, tetapi tak mau berdampingan dengan keluarga Jokowi, yakni Mas Gibran yang menjabat sebagai Wapres,” kata beliau.

Pengamat tersebut juga mengaitkan sikap PKS dengan catatan partai itu selama menjadi oposisi pada masa pemerintahan Jokowi. “Seolah-olah bagi PKS, berhadap-hadapan dengan Jokowi adalah afdhalul jihad, jihad yang paling utama. Makanya sejak dulu saat menjadi oposisi sudah sering melontarkan kalimatu adlin, menyampaikan kebenaran dengan lantang,” tambahnya.

Sumber: RMOL