Poin Penting
  • MA dan MK menyatakan ijazah Gibran tidak sah
  • Presiden PKS Almuzzammil Yusuf minta Gibran mengundurkan diri atau DPR mengaktifkan HMP
  • DPR diharapkan bahas isu lewat koordinasi lintas fraksi

WartaPurwakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui DPP terus menampung aspirasi publik terkait kontroversi ijazah Gibran Rakabuming Raka. Organisasi menuntut penanganan masalah tersebut melalui jalur hukum dan mekanisme konstitusional di DPR.

Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf, menyatakan dalam keterangan resmi pada Senin, 9 November 2026, bahwa setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai ijazah Gibran, “akan bijaksana jika Saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.”

Al Muzzammil menambahkan bahwa pelaksanaan hak DPR harus dilakukan secara kolektif melalui mekanisme kelembagaan dan dialog antar fraksi. Ia menegaskan PKS akan terus menjalin komunikasi dengan kekuatan politik lain di parlemen agar aspirasi masyarakat dapat dibahas secara terbuka dan bertanggung jawab. “PKS tentu tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan komunikasi dan kesepahaman lintas fraksi di DPR RI. Yang terpenting, setiap langkah harus memiliki dasar hukum yang jelas, mengedepankan kepentingan bangsa, dan menjaga marwah lembaga‑lembaga negara,” ujarnya.

Isu pemakzulan Gibran dan upaya penggunaan hak angket kembali menguat setelah Mahkamah Agung pada Jumat, 30 Oktober 2026, mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara tata usaha negara Nomor 742 K/TUN/2026. Majelis hakim kasasi yang dipimpin Hakim Agung Yulius bersama hakim Hari Sugiharto dan Maftuh Effendi membatalkan putusan sebelumnya dan menerima seluruh gugatan Subhan Palal. Putusan tersebut menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah luar negeri atas nama Gibran yang diterbitkan Kemendikbudristek pada 2019 tidak sah secara hukum.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dengan nomor 01/PHPU.PRES‑XXIV/2026 menilai tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA di Indonesia. Dokumen Certificate of Attendance yang diberikan Gibran dari institusi pendidikan di Singapura dianggap hanya sebagai bukti kehadiran, bukan ijazah yang sah.

Sumber: RMOL