- Mulyanto minta Pimpinan DPR beri respons resmi atas kepedulian warga soal keabsahan jabatan Gibran
- Ia menyoroti tiga polemik utama: usia calon, akun Fufufafa, dan ijazah pendidikan
- Ia serukan penegak hukum bertindak objektif bila ada dugaan tindak pidana
WartaPurwakarta - Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menuntut pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera memberikan jawaban resmi atas keprihatinan masyarakat terkait legitimasi jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Menurut Mulyanto, Ketua DPR perlu menelaah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Gibran tidak memenuhi persyaratan pada pemilihan presiden 2024, sekaligus menegakkan kewajiban konstitusional DPR dalam menanggapi putusan tersebut sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.
Dalam sebuah pesan elektronik yang dikirimkan kepada Redaksi RMOL di Jakarta pada Jumat malam, 9 Oktober 2026, Mulyanto menegaskan, "Polemik terkait Gibran Rakabuming Raka belum sepenuhnya hilang dari ingatan publik. Setidaknya ada tiga isu yang pernah menimbulkan kegaduhan nasional, yakni polemik syarat usia calon wakil presiden, isu akun Fufufafa, serta persoalan syarat pendidikan atau ijazah." Ia menambahkan, "Dalam beberapa hari ke depan saya kira arah aspirasi masyarakat akan semakin terlihat. Publik tentu menginginkan kejelasan, bukan persoalan yang terus menggantung."
Mulyanto berharap DPR dapat menanggapi tuntutan tersebut dengan kebijaksanaan yang sejalan dengan wewenang konstitusionalnya, serta tidak menutup mata terhadap pertanyaan publik yang kini semakin terungkap berkat keputusan MK. Ia menegaskan PKS telah menyampaikan posisi politiknya untuk mendorong DPR menyelesaikan masalah ini secara tuntas, transparan, dan berada dalam koridor konstitusi.
"Bagi kita, ini bukan soal suka atau tidak suka secara personal kepada seseorang. Ini soal bagaimana institusi demokrasi bekerja, bagaimana hukum dijalankan, dan bagaimana kepercayaan publik dijaga. Ini kan soal etika demokrasi, etika berbangsa dan bernegara," ujar Mulyanto. Ia menambahkan bahwa demokrasi yang sehat harus mampu menyelesaikan persoalan melalui mekanisme konstitusional yang bermartabat. "Demokrasi harus semakin baik dari hari ke hari. Kritik, pengawasan, klarifikasi, dan pertanggungjawaban justru merupakan bagian dari proses pendewasaan demokrasi," tegasnya.
Mengenai kemungkinan adanya unsur pidana dalam isu-isu yang dipertanyakan publik, Mulyanto meminta aparat penegak hukum bertindak profesional dan proaktif bila terdapat bukti yang memenuhi unsur hukum. "Jangan mendahului kesimpulan, tetapi jangan pula pasif. Bila ada dugaan tindak pidana, biarkan hukum bekerja secara objektif, transparan, dan tanpa intervensi," katanya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Menurutnya, penyelesaian yang jelas akan menguntungkan semua pihak, termasuk Wakil Presiden Gibran. "Negara tidak boleh memelihara teka-teki terlalu lama. Dalam kehidupan publik, kejelasan adalah bagian dari keadilan. Dan keadilan adalah fondasi kepercayaan kepada demokrasi," pungkasnya.
Sumber: RMOL