- PLN dan GGGI menandatangani MOPA pertama Indonesia di COP31 Antalya 11/11/2026
- Kesepakatan membuka pendanaan karbon internasional untuk proyek PLTS dengan target reduksi 12 juta ton CO₂
- Pemerintah akan terapkan skema Generation-Based Incentive untuk memberi insentif pada pembangkit energi terbarukan, termasuk yang dilengkapi BESS
WartaPurwakarta - PT PLN (Persero) bersama Global Green Growth Institute (GGGI) mengukuhkan perjanjian Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) yang pertama di Indonesia. Penandatanganan berlangsung dalam rangka kemitraan bilateral Indonesia‑Norwegia pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke‑31 (COP31) yang diselenggarakan di Antalya, Turki, pada Rabu 11 November 2026.
Kerjasama ini dimaksudkan untuk menyalurkan dana karbon dari pasar internasional demi mempercepat realisasi proyek energi bersih, khususnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, menilai langkah tersebut sebagai bukti konkret bahwa diplomasi iklim dapat menghasilkan tindakan yang berdampak pada pembangunan nasional.
"Melalui Indonesian Climate and Carbon Partnership (ICCP), kami menghubungkan prioritas iklim Indonesia dengan keahlian, teknologi, dan pendanaan dari para mitra. Perjanjian ini merupakan langkah nyata pelaksanaan kerja sama bilateral Article 6.2 Paris Agreement antara Indonesia dan Norwegia. Kami memastikan setiap hasil pengurangan emisi terukur, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Jumhur.
Pemerintah juga menegaskan upaya penguatan tata kelola perdagangan karbon, mencakup sistem registri, otorisasi, serta mekanisme pelaporan dan akuntansi untuk menjamin integritas pengurangan emisi dan menghindari perhitungan ganda.
Sigrun Aasland, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, menambahkan bahwa kolaborasi ini termasuk dalam program perdagangan karbon berukuran global, dengan target pengurangan emisi mencapai 12 juta ton CO₂.
"Hari ini, Norwegia dan Indonesia menandai penandatanganan salah satu program karbon terbesar di dunia. Melalui perjanjian ini, Norwegia akan membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia. Dengan ini, kita akan menghadirkan pasokan listrik yang lebih bersih, memperkuat ketahanan energi, sekaligus menurunkan emisi dalam skala besar. Inilah tujuan utama kolaborasi ini, dan hari ini kita membuktikan bagaimana mekanisme tersebut dapat berjalan dalam praktik nyata," jelas Sigrun.
Untuk mewujudkan rencana tersebut, Indonesia akan mengimplementasikan skema Generation-Based Incentive (GBI) yang memberikan insentif berdasarkan capaian pengurangan emisi. Skema ini menargetkan pembangkit energi terbarukan yang terhubung ke jaringan listrik, dengan prioritas awal pada PLTS, termasuk yang dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS).
Dana karbon yang dialirkan nantinya akan menopang proyek energi bersih yang masih menghadapi tantangan kelayakan finansial, serta mendukung pembangunan infrastruktur transmisi dan fasilitas penyimpanan energi.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, menegaskan bahwa perjanjian ini menjadi instrumen strategis untuk mengubah agenda transisi energi menjadi investasi dan pembangunan konkret.
"Pesan yang ingin dibawa PLN ke COP31 adalah bagaimana mengubah ambisi transisi energi Indonesia menjadi investasi dan aksi nyata. Melalui RUPTL 2025–2034, PLN memiliki peta jalan yang jelas untuk menambah kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan sekitar 76 persen berasal dari energi terbarukan, BESS, dan sumb..."
Sumber: INDOPOSCO - Nasional